Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pencatatan Sipil
DOI:
https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12690Keywords:
Administrasi Kependudukan, Kesadaran Masyarakat, Pencatatan Sipil, Validitas IdentitasAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan sipil di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui melalui teknik observasi partisipasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor berperan untuk memberikan pelayanan publik bidang pencatatan sipil dan sudah membentuk tujuh Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di Kabupaten Bogor dalam upaya memberikan pelayanan pencatatan sipil secara optimal kepada masyarakat. Di samping itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor bekerja sama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Bogor dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan pencatatan sipil.
References
Budiharjo. (2017). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. PAJ Public Administration Journal, 1(2), 174-189. https://journal.moestopo.ac.id/index.php/ paj/article/view/736.
Husnulwati, Sri. (2018). Pencatatan Sipil Dalam Tinjauan Hukum Perdata. 16(2), 189-194. https://doi.org/10.36546/solusi.v16i2.132.
Jafar, Muhammad. (2011). Analisis Pencatatan Sipil Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Perdata. Jurnal Privat, 1(1). https://www.academia.edu/17537433/ Hukum_perdata_pencatatan_sipil.
Moleong, Lexy J. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
Ridwanullah, M., Ayu Utami, A., Wahyudin, C., Nurpadillah, S., Pratama, F., Rukmana, H., Fadhlurrohman, F. M., Apriadi, D. T., Hoerunisa, H., Lira, I., & Goris Seran, G. (2019). Implementation of E-Governance to Improve the Civil Administration Service Quality in Public Sector. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 48(3), 168–178. https://www.gssrr.org/index. php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/10319.
Suwarni, Sri. (2010). Kajian Tentang Pelaksanaan Pencatatan Sipil Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bantul. Jurnal Media Hukum, 17(1), 96-114. https://doi.org/10.18196/ jmh.v17i1.371.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
Zaidah, Yusna. (2017). Isbat Nikah Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama. Syariah Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran, 13(1). https://doi.org/10.18592/syariah.v13i1.170.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Ineu Kania Sanusi, Gotfridus Goris Seran, Cecep Wahyudin, Neng Virly Apriliyani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
