Strategi Bawaslu dalam Pencegahan Pelanggaran pada Pemilu 2024 di Kabupaten Bogor
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan pelanggaran di Kabupaten Bogor. Pemilihan umum adalah salah satu dasar penting dalam praktik demokrasi sebuah negara. Artikel ini menyoroti peran penting pemilu dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, serta tantangan dan mekanisme penanganan pelanggaran pemilu, khsusunya di Kabupatan Bogor. Badan pegawas pemilihan umum Kabupaten Bogor memiliki strategi dalam mencegah terjadinya pelanggara-pelanggaran yang akan terjadi pada tingkatan pemilu. Adapun metode dipakai dalam riset ini ialah deskriptif kuantitatif yang menekankan pada aspek pengukuran dengan cara adil kepada peristiwa sosial, penelitian kuantitatif diolah dan juga dianalisi dengan statistik. Strategi dalam pencegahan agar tidak terjadinya Pelanggaran Pemilu pada Pemilu yang akan tiba seperti: (a) Melakukan sosialisasi baik di intansi Pemerintah, swasta, akademisi, dan lingkungan masyarakat yang tergabung dalam organisasi maupun non organisasi. (b) Melakukan kunjungan ke seluruh partai politik yang berada di Kabupaten Bogor dalam rangka penyampaian hal-hal yang dilarang dalam kegiatan Penyelanggaraan Pemilu. (c) Melakukan kegiatan patroli politik uang. (d) dan Membentuk dan mengembangkan kader pengawas partisipasi dan membentuk kampung-kampung Partisipatif. Dengan adanya Strategi ini Bawaslu Kabupaten Bogor bertujuan untuk mengurangi Pelanggaran Pemilu khususnya Tindak Pidana Pemilu.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Faidi. 2018. Abraham Lincoln. Yogyakarta. Laksana. Hal. 274
Arka, I. K. (2022). Implementasi Undang-Udang Nomor 7 Tahun 2017 Terhadap Penanganan Pelanggaran Oleh Bawaslu Kabupaten Bandung.
Aini, N., Munjin, A., & Apriliani, A. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Arka, I. K. (2022). This research aims to find out the extent of the Badung Election Supervisory Body in the implementation of Law Number: 7 of 2017 against the handling of violations in Badung regency. In addition, this research also aims to provide a clear on the types of . Vol.16 No.(1978–3787), 1–14.
Dahl, Robert A. terjemahan A. Rahman Zainuddin. 2007. Perihal Demokrasi Menjelajah Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Hal 15
Edward III, George C (edited), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1.
Islami, S. S., Purnamasari, I., & Seran, G. G. (2020). Implementasi Kebijakan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Bogor. Jurnal Governansi, 6(1), 1–8. https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2566
Lesmana, W., Rahmawati, R., & Seran, G. G. (2017). implementasi peraturan daerah kabupaten bogor nomor 11 tahun 2012 dalam penataan minimarket. governance, 3(1), 1–11.
Purwanto Agus Erwan, Ph. D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.S, 2015. Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta : GAVA MEDIA.
Suminar, M., Rahmawati, R., Heryati, A., Badan, K., & Negara, K. (2020). implementasi kebijakan peraturan bupati bogor nomor 6 tahun 2018 tentang tambahan penghasilan pegawai policy implementation regulation of bogor regent number 6 of 2018 concerning additional employee income
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : alfabeta
Sujono. 2021. Metode Penelitian Administrasi dan Manajemen. Yogyakarta: Deepublish
Hernawan, D., & Pratidina, G. (2015). Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata Di Kabupaten Bogor. Jurnal Sosial Humaniora, 6(2), 94-103.
Tahir, Arifin.2015. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta.
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penaganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum