Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor
DOI:
https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12723Keywords:
e-KTP, implementasi, pelayananAbstract
Pelaksanaan e-KTP di Kota Bogor hampir mencapai hasil maksimal yaitu, sekitar 99%. Adapun permasalahan masyarakat yang belum melaksanakan perekaman e-KTP. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi pelayanan e-KTP di Kecamatan Bogor Barat serta mengetahui hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam penerapan administrasi kependudukan. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data penelitian dengan teknik kuesioner, observasi, dan wawancara. Dari data penelitian ini menghasilkan data yang menjelaskan bahwa implementasi pelayanan e-KTP di Kecamatan Bogor Barat dinilai sangat baik dengan menunjukkan skor 4,29. Penilaian tertinggi terdapat pada dimensi disposisi dengan skor 4,37 dalam penilaian sangat baik. Penilaian sangat baik ini mengartikan adanya dampak positif dari pegawai yang sudah melayani, membantu, dan mempermudah masyarakat dalam proses perekaman e-KTP. Hambatan yang dialami kurangnya sumber daya pegawai dan informasi yang kurang update di website ataupun media sosial.
References
Apriliyani, V.N. (2018). “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor”. Administratie: Jurnal Administrasi Publik, 1(2): 67-75
Dinilah, K. (2019). “Kualitas Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor”. Administratie: Jurnal Administrasi Publik, 2(1): 9-14
Eet, S. (2019). “Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut”. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(4): 8-16
Erlinda Habib Hasibuan, Badaruddin, Karyono (2020). “Implementasi Kebijakan E-KTP Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Kota Padangsidimpuan”. Jurnal PERSPEKTIF, 9(2): 465-482
Eva Siti Nurkholifah, R. Akhmad Munjin, Ginung Pratidina. (2020). Kinerja Pembuatan Akta Kelahiran Disdukcapil Kota Bogor. Jurnal GOVERNANSI, 7(1): 143-148
Kurnia, Y. S., Rahmawati, R., & Ramdani, F. T. (2022). “Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 (Studi Kasus di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor)”. Jurnal GOVERNANSI, 8(2): 153-161
Kuswandi, H. R., Rachmawati, I., & Sampurna, R. H. (2021). “Implementasi Kebijakan Pelayanan Imb Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi”. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(5): 1527-1536
Nurul Afifah, Rita Rahmawati, Irma Purnamasari (2019). “Implementasi Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Penataan PKL”. Jurnal Administrasi Publik, 2(1): 1-8
Ramdani, F. T., Zenju, N. S., & Lutfie, M. (2018). “Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni Di Masyarakat Kota Bogor Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bogor”. Administratie: Jurnal Administrasi Publik, 1(1): 39-47
Resmala, V. (2019). “Kualitas pelayanan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Rumah Tempat Tinggal”. Administratie: Jurnal Administrasi Publik, 2(2), 58–65.
Septiany S, Maksudi B, Purnamasari I. (2016). “Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor”. Jurnal GOVERNANSI, 2(1): 47-59
Suryana, A., Iskandar, A., & Hernawan, D. (2016). “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bogor”. Jurnal GOVERNANSI, 2(1), 1-12
Yunita, T., Rahmawati, R., & Rusliandy. (2019). “Pengaruh Reformasi Pelayanan Publik E- Government Terhadap Revitalisasi Penyelenggaraan Birokrasi di Kantor Imigrasi Kota Bogor”. Administratie: Jurnal Administrasi Publik, 3(1), 25– 35
Edward III, George. (1990). Public Policy Implementing. Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al.
Purwanto Agus Erwan, Ph. D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M. (2015). Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menegenai Administrasi kependudukan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Peraturan Presiden berdasarkan Nomor 26 pada tahun 2009 mengenai penerapan KTP yang berbasis dari Nomor Induk Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
Peraturan Presiden berdasarkan Nomor 26 pada tahun 2009 mengenai penerapan KTP yang berbasis dari Nomor Induk Kependudukan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Zulkifli Habibie, Ginung Pratidina, Faisal Tri Ramdani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
