Perlindungan Hukum Korban dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya di Poso Sulawesi Tengah
Main Article Content
Abstract
Berkembangnya gangguan keamanan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama ini menjadikan peran dan amanat Korps Brimob menjadi penting dalam mendukung upaya penegakan hukum secara terkoordinasi antara kepolisian dan internal kepolisian dan TNI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah dan hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan Anggota Brimob dalam melaksanakan tugas operasi serta upaya mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum Korban Dalam Melaksanakan Tugas Operasi Madago Raya Di Poso Sulawesi Tengah disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan untuk adanya pelayanan polisi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan hukum terhadap korban dalam pelaksanaan tugas operasi Madago Raya di Sulawesi Tengah, Namun dalam praktiknya kompensasi dan restitusi yang diberikan masih jauh dari kata layak bahkan perhatian hukum terhadap korban hanya terfokus pada ganti rugi yang bersifat materiil.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Angkasa, Filsafat Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, Hal 5-6.
Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2013.
Awaloedin Jamin, Administrasi Kepolisian, Humas Mabes Polri, Jakarta, 2011, Hal 29-30.
Awaloedin Jamin, Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan, PTIK, Jakarta, 2017, Hal 76.
Azyumardi Azra, Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Prenada Kencana, Jakarta, 2010, Hal 2837-2840.
CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2019, Hal 34-38.
Dadang Suprijatna, Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia, Unida, Bogor, 2018, Hal 15-18.
Deddy Ismatullah, Asep A. Sahid Gatara Fh, Ilmu Negara Dalam Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama, Pustaka Setia, Bandung, 2017, Hal 101.
Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Jakarta, 2012, Hal 86.
Djoko Prakoso, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.
DPM. Sitompul, Beberapa Tugas dan Wewenang Polisi, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta, Tahun 2014, Hal 98.
E. Utrech, Pengantar Hukum Administrasi Dengan Indonesia, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 2015.
Harjono, Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2018, Hal 101-143.
Langgeng Purnomo dan Soedarso, Studi Kepolisian, PTIK, Jakarta, 2018, Hal 10-15.
Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2013, Hal 210.
Mardjono Reksodiputro, Jurnal Polisi Indonesia, CV Adicipta Grafinda, Jakarta, 2015, Hal 8.
Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 2018, Hal 329.
Mohammad Nian Syaifuddin, Polisi Indonesia, Padma Studio, Jakarta, 2017, Hal 25.
Muladi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010, Hal 220.
Muradi, Hukum Kepolisian; Profesionalisme dan Reformasi Polri, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2014, Hal 281-290.
Nawawi Arief, Barda, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, Hal 244.
Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajahmada Universiti Press, Yogyakarta, 2018.
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. PT Bina Ilmu, Surabaya, 2017.
R. Soepomo, Undang-undang Sementara Republik Indonesia, Noordhoff-Kolff, Jakarta, Cet.3, 2011.
Rachmat Trijono, Kamus Hukum, Depok: Kemang Studio Aksara, 2016, Hal 262.
RM. MacIver, dalam Philipus M. Hadjon, et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, Hal 410.
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.
Simourd dan Poporino, Manajemen Sumber Daya Manusia, Gramedia, Jakarta, 2012, Hal 330.
Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalmn, Penegakan Hukum Di Lapangan, Dinas Hukum Polri Jakarta, 2017, Hal 300-310.
Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 2017, Hal 33.
Soesilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung, 2012, Hal 188.
Somardi, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2017, Hal 481-500.
Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta, 2019, Hal 280.
Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2021.
Tim Propatria Institute, Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, Tim Propatria Institute, Jakarta, 2016, Hal 48-50.
Wahyu Affandi, Penegakan Hukum, Alumni, Bandung, 2011, Hal 19.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
Perkap Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian.
Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ani Yumarni dan Mulyadi, Review Of Islamic History And Custom In Indonesia: After The Supreme Court’s Decision On The Annulment Of Religion Column In Residential Card And Family Card. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, Maret 2019.
Encylopedia of Social Sciences, Volume XI-XII.
Endeh Suhartini dan A Yumarni, Prevention And Overcoming Abuse Of High School Level Abuse Linked Law Number 35 Year 2009 About Narcotics, Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 11 Nomor 2, Oktober 2020.
Endeh Suhartini dan Mulyadi, Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dihubungkan Dengan Pernikahan Dan Perceraian Di Wilayah Kabupaten Bogor, Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928 Volume 2 Nomor 1, Oktober 2011.
Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018.
Endeh Suhartini, Legal Perspective In Creating Employment Policies For Minimum Wage Payment Systems In The Company Saburai-IJSSD: International Journal Of Social Sciences And Development ISSN: 2579-3640. Volume 1, No 2 (2017).
Anton M. Moeliono et.al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi III, 2001.
Komnas HAM, Buku Saku HAM Korps Brimob Polri ISBN: 978-602-50342-3-7, 2019.
Liani Sari, Hakekat Keadilan Dalam Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Poso Sulawesi Tengah Jurnal Legal Pluralism: Volume 2 Nomor 2, 2012.
Martin Roestamy, “The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership”, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.
Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009.
R. La Porta “ Investor Protection and Corporate governance” Jurnal Of financial Economics 58 (1 January) 2000.
Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum). Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta, 2014.
Hetty Hasanah, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumenatas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia”, artikel diakses dari http:// jurnal.unikom.ac.id/ vol3/perlindungan.html. 4 Juni 2023 pukul 22.40 WIB.
https://id.wikipedia.org/wiki/Operasi_Madago_Raya, diakses pada Juni 2023, Pukul 20.15 WIB.
https://korbrimob.polri.go.id/satuan/korps-brimob, diakses pada tanggal 15 September 2022.
https://mediakupang.pikiran-rakyat.com/news/pr-1384842157/operasi-pengejaran-sisa-teroris-poso-sulteng-seorang-anggota-brimob-dilaporkan-hanyut-di-sungai-salubanga, diakses pada Oktober 2022, pukul 21.45 WIB.
Jimly Ashidiqi, Penegakan Hukum, http:// www. solusihukum.com/ artikel/ artikel49. php, 26 Juni 2023, pukul 22.40 Wib.
Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" http:// ejournal. unpatti.ac.id/ ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 . diunduh 26 Juni 2023.
Sadjipto Rahardjo, Apa Yang Terjadi Pada Polisi Dan Kita, dimuat pada www. kompascetak. com. Diunduh pada tanggal 18 Juni 2023 pukul 23.30 WIB.
Hidayat M.A. 2022, “Penanganan Terorisme yang Dilaksanakan”. Hasil Wawancara Pribadi: 20 September 2022, 17:16 WITA, Poso, Sulawesi Tengah.
Ngadimin. 2022, “Prosedur Tugas Operasi Keamanan di Poso”. Hasil Wawancara Pribadi: 20 September 2022, 19:16 WITA, Poso, Sulawesi Tengah.
Irmawansyah D. 2023a. “Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara”. Hasil Wawancara Pribadi: 20 Juni 2023, 10:23 WIB, Mako Brimob Cipanas.
Irmawansyah D. 2023b. “Penegakan Hukum”. Hasil Wawancara Pribadi: 1 September 2023, 10:20 WIB, Mako Brimob Cipanas.
Irmawansyah D. 2023c. “Peranan Brimob Polri”. Hasil Wawancara Pribadi: 1 September 2023, 10:20 WIB, Mako Brimob Cipanas.
Halid M.I. 2023, “Penanganan Terorisme yang Dilaksanakan”. Hasil Wawancara Pribadi: 11 September 2023, 09:30 WIB, Mako Korps Brimob.
Renaldi A. 2023, “Penanganan Terorisme yang Dilaksanakan”. Hasil Wawancara Pribadi: 11 September 2023, 10:11 WIB, Mako Korps Brimob.