PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL (ANALISIS PUTUSAN NO.8/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST)

Abstract

Korupsi yang merupakan extraordinary crime masih saja terjadi di Indonesia bahkan pada masa sulit pandemi covid-19, pada momentum yang seharusya negara hadir melindungi warga negaranya Harry Van Sidabuke didakwa oleh dakwaan alternatif pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi  dan pasal 13, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Dan Peraturan Pelaksanaannya, dengan metode penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan data sekunder data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan cara deskriptif analisis, hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa putusan majelis hakim bahwa dari dakwaan alternat if tersebut pasal 5 lebih tepat dalam meminta pertanggung jawaban pidana terdakwa karena unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut telah terpenuhi dalam memutus putusan ini majelis hakim penulis berpendapat bahwa putusan majelis hakim selaras dengan kedua teori absolut dan relatif atau yang biasa disebut dengan teori gabungan namun dalam segi hukuman penulis berpendapat bahwa seharusnya hakim memaksimalkan hukuman yang dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.