Analisis Yuridis Pengajuan Pinjaman Uang Muka Kredit Kepemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan Perkap No 4 Tahun 2016

Abstract

Rumah merupakan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara, oleh karena itu memiliki ttanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan untuk memperoleh rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman termasuk bagi Pegawai Negeri pada Polri. Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui prosedur pengajuan pinjaman uang muka kredit kepemilikan rumah bagi  pegawai negeri pada Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan Perkap No. 4 tahun 2016.Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam mengajukan pinjaman uang muka untuk Kredit Pemilikan Rumah berdasarkan Perkap No. 4 Tahun 2016. Metode Penelitian yaitu Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil Penelitian ini yaitu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagi anggota  Polri yang belum pernah memiliki rumah sendiri biasanya memiliki keraguan dalam mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini wajar saja karena bagi anggota belum cukup akrab dengan proses pengajuan kredit, baik Kredit Pemilikan Rumah atau kredit lainnya dan selalu merasa gaji masih pas-pasan.