Implementasi Good Governance dalam Pelayanan Publik di Desa Pandansari

Siti Murti Dewi; Siti Nabilah; Denny  Hernawan; Faisal Tri Ramdani

doi:10.30997/karimahtauhid.v3i7.14201

Authors

Siti Murti Dewi Universitas Djuanda
Siti Nabilah Universitas Djuanda
Denny Hernawan Universitas Djuanda
Faisal Tri Ramdani Universitas Djuanda

DOI:

https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14201

Keywords:

Implementasi, Good Governance, Pelayanan, Publik

Abstract

Konsep good governance muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan yang sebelumnya cenderung sentralis, non-partisipatif, dan tidak memperhatikan kepentingan publik. Sebagaimana dengan aturan yang ada pelayanan seharusnya membutuhkan waktu yang cepat, tetapi Masyarakat mengeluhkan pelayanan yang kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama. Teknik pengambilan data melalui survei lapangan dan wawancara dengan melibatkan Informan sebagai sumber informasi. Ditemukan bahwa pemerintahan desa berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara adil dan efisien. Desa Pandansari dapat mengimplementasikan transparansi ini dengan menerbitkan laporan keuangan secara rutin, mengumumkan rencana pembangunan dan alokasi anggaran secara publik, serta menyediakan forum partisipasi bagi warga untuk memberikan masukan dan menyampaikan keluhan.

References

Cahyadi, A. (2016). Penerapan Good governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good) Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 2(02).

Dewi, R. C., & Suparno, S. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Jurnal Media Administrasi, 7(1), 78-90.

Heryanto, Y. (2014). Implementasi Good governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Logika, 12(3), 23-40.

Muis, M. A. H., Saleh, H. A., & Rusli, M. (2014). Analisis Implementasi Good governance dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Panakukkang Kota Makassar. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 73-82.

Kamelia, L., & Veranita, M. (2022). Analisis implementasi good governance dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Publik, 9(2), 289-299.

Purnamasari, I., & Ramdani, F. T. (2024). Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Karimah Tauhid, 3(4), 4761-4775.

Ramdani, F. T., Apriliani, A., Ilyanawati, R. Y. A., Apriliyani, N. V., Ramadanti, N. P., & Pratami, M. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Bogor Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Pelestarian Budaya Sunda. Jurnal Governansi, 9(1), 1-6.

Rauf, A., & Andriyani, D. (2023). Analisis Implementasi Good governance terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas, 2(2), 99-108.

Ayuningtyas, D. W. (2021). Penerapan Good governance Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Keimigrasian. Journal of Administration and International Development, 1(1), 1-13.