Pengaruh Penerapan Program Layanan Publik melalui Aplikasi Akses Layanan Instan (ASINAN) Kota Bogor terhadap Efektivitas Layanan Publik
Main Article Content
Abstract
Penerapan e-Government merupakan salah satu langkah dalam rangka meningkatkan efisisensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, sejalan dengan inisiatif reformasi birokrasi untuk meningkatkan standar pelayanan publik. Pelayanan e-government berbasis elektronik menggantikan sistem manual traditional government yang sebelumnya ada. Pemerintah Kota Bogor telah memperkenalkan digitalisasi pelayanan di tingkat Kelurahan dan Kecamatan melalui aplikasi Akses Layanan Instan (ASINAN) Kota Bogor untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh penerapan program layanan publik melalui aplikasi Akses Layanan Instan (ASINAN) Kota Bogor terhadap efektivitas pelayanan publik menggunakan metode kuantitatif asosiatif dan analisis deskriptif dengan analisis Weight Mean Score, uji korelasi rank spearman, uji signifikansi, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan program layanan publik melalui aplikasi Akses Layanan Instan (ASINAN) Kota Bogor mendapat penilaian yang sangat baik dari kelompok sampel masyarakat (4,29) dan pegawai (4,52). Analisis korelasi uji rank spearman diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,658, menunjukkan adanya hubungan kuat antara penerapan program layanan publik melalui aplikasi Akses Layanan Instan (ASINAN) Kota Bogor dengan efektivitas layanan publik. Hasil uji-t juga menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (Ha) diterima dengan nilai t hitung sebesar 12,278, melebih nilai t tabel 1,290. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan program layanan publik melalui aplikasi Akses Layanan Instan (ASINAN) Kota Bogor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas layanan publik di Kantor Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. Koefisien determinasi sebesar 0,675 menunjukkan bahwa 67.5% efektivitas pelayanan publik dipengaruhi oleh penerapan progam layanan publik, sebesar 32,5% selebihnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor-faktor tersebut munkin menjadi subjek penelitian yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Basuki, E. W., & Herawati, N. R. (2016). Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan di Kota Semarang. Journal of Politic and …. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/13543.
Haryono, T., & Widiwardono, Y. K. (2003). Current status and issues of e-Government in Indonesia. Retrieved February, 14, 2007.
Nisa, S. W., & Setiawati, B. (2022). EFEKTIVITAS PENERAPAN PRAKTEK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERBASIS SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA SOLAN KECAMATAN JARO KABUPATEN TABALONG. JAPB, 5(1), 215–228.
Gibson, A. H., Curnow, B. C., Bergersen, F. J., Brockwell, J., & Rominson, A. C. (1975). Studies of field populations of Rhizobium: effectiveness of strains of Rhizobium trifolii associated with Trifolium subterraneum L. pastures in south-eastern Australia. Soil Biology and Biochemistry, 7(2), 95–102.
Purwanto, E. A., Tyastianti, D., Taufiq, A., & Novianto, W. (2017). “PELAYANAN PUBLIK” Modul Pelatihan Dasar Calon PNS. Lembaga Administrasi Negara.
Siegel, S., Suyuti, Z., & Simatupang, L. (1997). Statistik nonparametrik untuk ilmu-ilmu sosial. Penerbit PT Gramedia.
Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE).
Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan e-Government.
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Surat Edaran Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Bogor Nomor 100/3426-Pem Tahun 2023 tentang Digitalisasi Pelayanan Surat Keterangan Kelurahan dan Kecamatan.