Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
Main Article Content
Abstract
Di Rumah Sakit Siloam Bogor, pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan medis bagi peserta. Kendati demikian, tantangan muncul akibat kurangnya pemahaman pihak perusahaan tentang prosedur dan persyaratan program ini. Salah satu hambatan utama dalam menjalankan program BPJS Ketenagakerjaan adalah kurangnya pemahaman dari perusahaan mengenai prosedur dan dokumen yang diperlukan. Rumah Sakit Siloam Bogor telah mengambil beberapa langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini. Salah satunya adalah dengan mengingatkan perusahaan peserta untuk melengkapi semua persyaratan dokumen guna memperlancar proses penjaminan. Melalui analisis berdasarkan studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi, terungkap bahwa komunikasi antara rumah sakit dan BPJS Ketenagakerjaan telah berjalan baik. Meskipun demikian, tantangan seperti kurangnya pemahaman dari perusahaan dan respons yang lambat dari BPJS tetap menjadi fokus perhatian. Secara keseluruhan, walaupun ada perkembangan positif dalam kerja sama, masih diperlukan tindakan lebih lanjut untuk mengatasi kendala ini, termasuk meningkatkan pemahaman perusahaan dan kecepatan respons dari BPJS.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Anderson, James E. 1979. Public Policy Making. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Baedhowi. 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta, Disertasi Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia, Jakarta.
Easton, David. 1965. A Framework for Political Analysis. Prentice Hall.
Edi Suharto. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Cetakan ke lima. Penerbit Alfabeta. Bandung.
Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England.
George III Edward :implemeting public policy, 1980
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No. 72 tahun 2016
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Menkes RI, 1988, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b
Mestika Zed. 2003. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offet.
Mestika Zed. 2003. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offet.
Muchlis, Hamdi. 2015. Kebijakan Publik. Proses, Analisis, dan Pastisipasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation, St. Martin Press, New York.
Pasolong,Harbani.2008. Teori Administrasi Publik.Bandung :Alfabeta.
Sabatier, Paul. (1986). Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. journal of Publik Policy , 21-48.
Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, 1991:66.
Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta:Media Pressindo.