PENYELENGGARAAN DAN PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL GELANDANGAN DAN PENGEMIS
DOI:
https://doi.org/10.30997/jgs.v10i2.15397Kata Kunci:
Kesejahteraan Sosial, Implementasi Kebijakan, Gelandangan, PengemisAbstrak
Kebijakan dan program yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat harus didukung oleh upaya pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat sasaran diperlukan agar program dapat dilaksanakan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien kebijakan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan terdiri dari empat komponen utama yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Analisis kuantitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan kuesioner yang dibagikan kepada 24 responden. Dalam proses analisis data, digunakan metode analisis yaitu rumus Weight Mean Score (wms), lalu untuk mengukur menggunakan skala likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi komunikasi 4,81 dengan kategori sangat baik, dimensi sumber daya 4,61 dengan kategori sangat baik, dimensi disposisi 4,25 dengan kategori sangat baik, dan dimensi struktur birokrasi 4,65 dengan kategori sangat baik. Dengan demikian, hasil penelitian terkait implementasi kebijakan mendapat penilaian 4,58 dengan kategori sangat baik. Diharapkan penelitian ini akan membantu Dinas Sosial Kota Bogor mengevaluasi atau mepertimbangkan kebijakan penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial gelandangan dan pengemis di Kota Bogor.
Referensi
Alam, A. S. (2012). Analisis kebijakan publik kebijakan sosial di perkotaan sebagai sebuah kajian implementatif. Jurnal Ilmiah : Ilmu Pemerintahan, 1(3), 78-92.
Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta.
Bedasari, H., & Wahyuni, E. T. (2020). Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 230-241.
Dwidjoseputro, Riant Nugroho. (2004). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
Dwiyanto, Indiahono.(2017). Kebijakan PublikOBerbasisODynamicOOOPolicy Analysis. Yogyakarta: Gava Media.
Eva, F. (2022), “Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Kota Palangka Raya (Perda Kota Palangka Raya No. 9 Tahun 2012)”. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 8 (2) : 1-7
Fadri, Z. (2019). Upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis (GEPENG) sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Yogyakarta. Komunitas, 10(1), 1-19.
Farhati, M. Z., Saraswati, A., Septiana, M. P., Ramadhan, M., Salbiah, E., & Wahyudin, C. (2024). Strategi Pengembangan Organisasi untuk Meningkatkan Efektivitas Kinerja Pegawai. Karimah Tauhid, 3(2), 1391-1403.
Fitriyana, D., Assayuti, M. J., Laia, H. W., & Salbiah, E. (2024). Peran Kepemimpinan dalam Organisasi. Karimah Tauhid, 3(2), 1747-1763.
Kuntari, S., & Hikmawati, E. (2017). Melacak akar permasalahan gelandangan pengemis (gepeng). Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 41(1), 11-26.
Masnul Alim, AG (2023). Implementasi Program Penanganan Penyambutan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan di Kota Bogor. Epistemik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Indonesia , 4 (1), 1–15.
Usman,Nurdin. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Bandung. CV: Sinar Baru.
Rosiana, K. (2017). Teknik komunikasi koersif dinas kesejahteraan sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kota samarinda. Jurnal Ilmu Komunikasi UNMUL, 5(4), 109118. Rosiana, K. (2017). Teknik komunikasi koersif dinas kesejahteraan sosial dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis di kota samarinda. Jurnal Ilmu Komunikasi UNMUL, 5(4), 109118.
SolichinOAbdulOWahab. (2008). Analisis Kebijakan:OODariOOFormulasiOOke ImplementasiOKebijakanOONegara. Jakarta: Bumi Aksara.
Sirajuddin, I.OA.O.(2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan PublikOODasar Bidang SosialODiOKotaOIMakassar. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 4(1),01-14.
Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono.(2012).Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alphabet
Sugiyono.(2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alphabet.
Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
Therasari, A., Wahyudin, C., Seran, G. G., Ramdani, F. T., Rahmawati, R., & Apriliyani, N. V. (2024). Peran Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Bawaslu. Karimah Tauhid, 3(7), 8164-8172.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Tridita Yuniar Utami Tuarita, Denny Hernawan, Neng Virly Apriliyani, Rusliandy, Cecep Wahyudin, Euis Salbiah, Faisal Tri Ramdani, Akhmad Munjin
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Jurnal Governansi agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in Jurnal Governansi.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in Jurnal Governansi.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
