Perwujudan HAM dalam Penanggulangan Huru Hara yang Berlandaskan UU No 2 Tahun 2002 Tentang Polri dan Perkap No 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan

Abstract

Fakta yang terjadi bahwa masih terdapat anggota brimob yang kurang profesional dalam melaksanakan tugas, kurang memahami kewenangan diskresi yang diberikan kepadanya dalam menegakkan hukum sehingga melanggar hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perwujudan HAM dalam penanggulangan huru hara yang berlandaskan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Perkap No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menjadikan gejala hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai objek penelitian, dengan pendekatan normtaif yaitu peraturan perundnag-undangan, teori, norma dan doktin untuk menganalisis maslaah yang dikaji kemudian ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwujudan HAM dalam penggulangan huru hara ialah dengan melindungi hak-hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945, UU HAM, UU Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tidak menganiaya, tidak melumpuhkan, tidak menggunakan bahan-bahan yang beracun dalam mererdam keadaan huru hara, tidak membunuh. Hambatan yang dihadapi oleh Korps Brimob untuk perwujudan HAM dalam penanggulangan huru hara yang berlandaskan UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Perkap No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan adalah 1) Belum terbentuknya regulasi turunan UU penanggulangan huru hara, 2) Kurangnya pemahaman anggota brimob terhadap Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, 3) Penggunaan kewenangan diskresi yang berlebihan sehingga menganggap semua tindakannya adalah benar meskipun melakukan kekerasan dan alat keras, 4) Kurang koordinasi antara pihak kepolisian dengan komnas HAM.