PARADOKS PROMOSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MERIT SYSTEM

STUDI KASUS: PROMOSI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMPROV KALIMANTAN TENGAH

Authors

  • Muhammad Luthfie Universitas Djuanda
  • Berry Sastrawan Universitas Djuanda
  • Hamka Hamka Universitas Muhammadiyah Jakarta

Keywords:

Merit system, jabatan tinggi pratama, paradoks, pelayanan publik, promosi

Abstract

The research focused on the process of promotion to high pratama position or echelon 2 in Central Kalimantan Province which was allegedly colored by deviations from the mandate of the ASN Law or paradoxes. The aim of the research is to analyze political intervention in the promotion of positions within the Central Kalimantan Provincial Government and to analyze the paradox of promotion to ASN positions in the Merit System within the Central Kalimantan Provincial Government. The research method uses a qualitative approach with case studies combined with grounded theory. The results of the study show that political intervention occurred in the implementation of promotions to high pratama or echelon 2 positions in the Central Kalimantan Provincial Government and the paradox of promotion can be seen from the absence of a relationship between the results of promotion and the merit system.

References

Creswell, J. W. 2002. Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. New Jersey: Prentice Hall.

Darmawan, O. 2016. Implementasi Norma Standar Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Konflik Antar Deteni (Implementation of Standard Norms at Immigration Detention Centre in Jakarta in Order to Prevent the Conflict Among Detainees). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 10. No. 1. Hal. 71-86.

Denzin, Norman K dan Yvona S Lincoln (eds). 2009. Handbook 0f Qualitative Research. Terj. Daryanto dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Gainau, GAA. 2014. Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur di Kabupaten Kepulauan Aru. Doctoral Dissertation, Universitas Terbuka.

Humas Menpan RB, 27 Maret 2019.

Lay, Cornelis et all. 2008. Keistimewaan Yogyakarta Naskah Akademik dan Rancangan Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta, dalam Monograph on Politics and Government vol 2 no 1. PLOD UGM dan JIP Fisipol UGM.

Mawaddah. 2016. Analisis Reformasi Birokrasi Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur (Studi Pada Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama PNS Berbasis System Merit). Publika. Vol. 4. No.10. Hal. 1-10.

Meyrina. 2017. Implementasi Peningkatan Kinerja Melalui Merit System Guna Melaksanakan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di Kementerian Hukum dan HAM (Performance Improvement By Merit system Under The Act Of Civil State Apparatus Number 5 Year 2014 Of The Ministry Of Law And Human Rights). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 10. No. 2. Hal. 175-186.

Pamudji. 1994. Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik. Jakarta: Widya Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Permenpan Nomor 13 tahun 2014 Tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Pimpinan Jabatan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pramudya, Rorry. 2014. Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.Tersedia di https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pelayanan-publik-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-kalimantan-tengah.

Rasyid, Ryaas. 1998. Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru. Jakarta: Yasrif Watampone.

Sinaga, E. J. (2017). Optimalisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Pada Bidang Ham Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Dki Jakarta (Optimization Of The Action Plan Of National Human Rights Of The Regional Office Of The Ministry And Law And Human Rights Of DKI Jakarta). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol. 10. No. 2. Hal. 141-161.

H. Tachjan. 2008. Implementasi kebijakan publik , Cetakan 2,Asosiasi Ilmu Politik(AIPI) bekerjasama dengan Puslit KP2W lembaga penelitian UNPAD, Bandung.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Wiryawan, Anrie. 2014. Pelaksanaan Pengawasan Ombudsman Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Aparatur Pemerintah Sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Jurnal Ilmu Hukum. pp. 1-14.

Downloads

Published

2023-09-11

How to Cite

Luthfie, M., Sastrawan, B., & Hamka, H. (2023). PARADOKS PROMOSI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MERIT SYSTEM: STUDI KASUS: PROMOSI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMPROV KALIMANTAN TENGAH. ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi Publik, 6(1). Retrieved from https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/9985
Abstract viewed = 15 times

Most read articles by the same author(s)