IMPLEMENTASI PELAYANAN ONE DAY SERVICE PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN
Main Article Content
Abstract
Dalam menerima pengajuan pembuatan surat izin praktik, paling banyak adalah tenaga kesehatan. Oleh karena itu, terciptanya inovasi one day service demi menekan penumpukan berkas pengajuan perizinan. Pelayanan reguler memakan waktu selama 5 hari, sedangkan one day service dapat diselesaikan dalam satu hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan one day service perizinan praktik tenaga kesehatan, kendala yang dihadapi dan cara mengatasi kendala tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah impelementasi pelayanan one day service yang sangat membantu pemohon khususnya tenaga kesehatan dalam situasi mendesak dengan 10 jenis perizinan tertentu. Namun, dikarenakan waktu proses pelayanan yang singkat, terkadang satu atau dua dokumen mengalami kesalahan data, sehingga harus ditarik kembali dan dilakukan revisi mengakibatkan adanya waktu tambahan penyelesaian. Dengan demikian, perlu dilakukan optimalisasi proses verifikasi dan pengecekan dokumen agar tidak terjadi lagi kesalahan data pemohon.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Lembar Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal.
Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Tahunan Anggaran 2023.
Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2020 yang mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Bupati Nomor 72 yang diubah menjadi Peraturan Bupati Nomor 51 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan kepada DPMPTSP.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 tanggal 30 Desember tahun 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Tresiana, N., & Duadji, N. (2019). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Bandarlampung: Graha Ilmu.