Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di indonesia
Main Article Content
Abstract
Peran pemerintah dalam persaingan usaha salah satunya adalah terciptanya anti monopoli dan persaingan sehat dalam kegiatan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan dibentuknya KPPU yaitu untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian ini untuk mencari dan mengindenfikasi kendala-kendala dan upaya dalam penegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia agar tercipta kepastian hukum.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A.A. Ngr Agung Gd Parmadi, Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi Di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Volume 3 No 1, 2018, hal 34-45.
Abdul, Solichin Wahab. 2014. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : Bumi Aksara.
Dora Kusumastuti, “Kajian terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pemberian Subsidi di Sektor Perumahan”, Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, Hal 541-557.
Inosentius Samsul. 2004 Perlindungan Konsumen (Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak). FH Universitas Indonesia.
Koko Hernawan. 2011.Jual beli perumahan dengan dengan klausul eksonerasi, UPN Surabaya.
Madhu S. Mishra, Bibliography on Management of Rural Development. Calcutta: Publications Division, Indian Institute of Management, Calcutta, 1983.