Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kota Surabaya (Studi pada Kecamatan Tambaksari)
DOI:
https://doi.org/10.30997/jgs.v7i2.4230Keywords:
Evaluasi, Kebijakan Publik, Bantuan Sosial Tunai (BST)Abstract
Kemiskinan merupakan salah satu fenomena sosial yang sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, begitupun negara Indonesia. Apalagi ditengah terjadinya pandemi Covid-19 ini juga semakin banyaknya pertabahan jumlah masyarakat miskin. Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya salah satunya yaitu dari adanya program Bantuan Soisal Tunai (BST). Tapi pada implementasinya dilapangan masih banyak ditemukan bantuan tersebut tidak tepat sasaran, menurunkan produktivitas masyarakat, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai penggunaan dana subsidi, adanya pengurangan dana subsidi setiap periodenya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi kebijakan program BST di Kecamatan Tambaksari agar kedepannya dapat lebih baik lagi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, program ini telah mampu membantu memenuhi kebutuhan pokok dan dapat meringankan beban hidup penerima rumah tangga sasaran meskipun dengan nominal yang masih dirasa jauh dari kata cukup. Namun bantuan ini belum merata ke masyarakat yang membutuhkan dan masih adanya penerima yang tidak tepat sasaran dikarenakan data yang digunakan masih menggunakan data lama dan lamban dalam pembaharuan data.References
Buku
Anggara, Sahya. (2014). Kebijakan Publik. T. R. P. Setia (ed.), 1st ed. Pustaka Setia.
Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2nd ed.). Gadjah Mada University Press.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuanti-tatif, Kualitatif, dan R&D. (26th ed.). Bandung: Alfabeta.
Jurnal
Sulhan, Muhammad & Sasongko, Totok. (2017). Implementasi Kebijakan Pro-gram Penanggulangan Kemiskinan Melalui Kertu Penjamin Sosial Dan Kartu Indonesia Pintar Pada Masyara-kat (Studi Kasus Di Kelurahan Kauman Kota Malang). JISIP Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 6(1): 15-18. https:// doi.org/10.33366/jisip.v6i1.365
Susanti, S. (2016). Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Pro-gram Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. e-Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 4(2): 2795–2808. https://ejournal.ap.fisip-unmul. ac.id/site/wp-content/uploads/2016/ 05/Jurnal (05-17-16-04-40-45).pdf.
Yasa, I. G. W. Murjana. (2008). Penanggu-langan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Provinsi Bali. INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial, 1(2): 86-91. https://ojs.unud.ac.id/index.php/input/article/view/3187.
Laman
Aris, A. (2020). Garis Kemiskinan pada September 2019 Capai Rp440.538/ Kapita/Bulan. 15 Januari. https:// ekonomi.bisnis.com/read/20200115/9/1190395/garis-kemiskinan-pada-september-2019-capai-rp440.538 kapitabulan#:~:text=Bisnis.com%2C JAKARTA - Badan,538 per kapita per bulan.&text=anggota rumah tangga.-,Dengan demikian%2C besarnya Garis Kemiskinan per.
BPKAD PROVSU. (2018). Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan. 31 Desember. http://bpkad.sumutprov. go.id/news-VISI,-MISI,-TUJUAN-DAN-SASARAN,-STRATEGI-DAN-KEBIJAKAN.html.
BPS. (2014). 14 Kriteria Miskin Menurut Standard BPS. https://arsipskpd. batam.go.id/batamkota/skpd.batamkota.go.id/sosial/persyaratan-perizinan/ 14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/index.html.
Dewi, M. S. (2011). Evaluasi Program Bantu-an Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Fremi, H. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Basis Data Terpadu Dalam Program Perlindungan Sosial Di Desa Kedungpoh Kecamatan Loano Kabupaten Purwo-rejo Tahun 2018. STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
Islamy, Muh. Irfan. (2017). Definisi dan Makna Kebijakan Publik. http:// repository.ut.ac.id/3993/1/ADPU4410-M1.pdf.
Utomo, D. P. (2020). Total 65.908 Warga Surabaya Terima BLT Dampak Corona. 11 Mei. https://news.detik.com/ berita-jawa-timur/d-5010347/total-65908-warga-surabaya-terima-blt-dampak-corona.
Peraturan Perundang-undangan
Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02. 02/4/2020. https://dtks.kemensos.go. id/uploads/topics/15951550598920.pdf.
Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/ 2020. http://repositorio.unan.edu.ni/ 2986/1/5624.pdf.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. https://ngada.org/ uu13-2011.htm.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 JURNAL GOVERNANSI
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Jurnal Governansi agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in Jurnal Governansi.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in Jurnal Governansi.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
