Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Kota Sukabumi
DOI:
https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i8.14733Keywords:
PELAKSANAAN KEBIJAKAN, PROGRAM SERTIFIKATAbstract
Pada tujuan penelitian ingin mengetahui dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kecamatan Lembursitu dan Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi. Surat tanah ialah surat bukti kepemilikan tanah seseorang atas suatu lahan, pentingnya sertifikat tanah agar rakyat memiliki kepastian hukum dan bisa mengurangi pertentangan tanah yang sering terjadi. Artikel ini menggambarkan implementasi kebijakan pendaftaran tanah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket, wawancara, pustaka, observasi dan dokumen akhir. Teknik menghitung data kuesioner dengan weight mean score (WMS). Adapun populasi yang diteliti ialah pegawai dengan jumlah 20 orang dan populasi masyarakat dengan jumlah 89 orang. Implementasi Kebijakan Program PTSL di Kecamatan Lembursitu dan Badan Pertanahan Nasional Kota Sukabumi, khususnya di Kelurahan Lembursitu dan Kelurahan Cipanengah pada pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Meskipun informasi yang disampaikan belum terbilang baik, masih ada hambatan-hambatan terkait Program PTSL dan banyaknya pemilik lahan yang tinggal diluar Kelurahan Lembursitu dan Cipanengah. Maka dari itu harus adanya peningkatan dalam pelaksanaan Program PTSL untuk lebih baik kedepannya.
References
A. Faidi. Abraham Lincoln. Yogyakarta. Laksana. Hal. 274
Bunyamin, I., Salbiah, E., & Seran, Y. (2017). Pengaruh Implementasi Uu No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Llaj) Terhadap Disiplin Pengemudi Angkutan Kota Di Kota Bogor. Jurnal Governansi, 1(2), 89–100. https://doi.org/10.30997/jgs.v1i2.284
Edward III, George C (edited), Public Policy Impementing, Jai Press Inc, London-England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, hlm 1.
Hariani, F., Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2018). Implementasi Kebijakan Permenkumham Nomor 27. Tahun 2014 Dalam Menanggulangi Permasalahan Keberadaan Imigran (Studi Deskriptif di Kecamatan. Cisarua Kabupaten. Bogor). Jurnal Governansi, 4(1), 1–10.
Purwanto Agus Erwan, Ph D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, M.s 2015 Implementasi Kebijakan Publik, Yogyakarta : GAVA MEDIA.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta
Sujono. (2021). Metode Penelitian Administrasi dan Manajemen. Yogyakarta: Deepublish
Tahir, Arifin (2015). Kebijakan Publik dan Transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung : Alfabeta
Yohanes Sepal, (2023). Implemetasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2018. Kabupaten Ende.
Undang-Undang No 6 Tahun 2018. Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Undang-Undang No 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan Sumber Daya Manusia
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Muhammad Nouval, Euis Salbiah, Irma Purnamasari
![Creative Commons License](http://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.