PEMBINAAN DAN EDUKASI TERHADAP HAK ASASI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Main Article Content

Endeh Suhartini
Martin Roestamy
Mulyadi
SIti Maryam

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan harus dilandaskan pada aturan hukum yang berlaku agar pemenuhan dan perlindungan HAM dapat direalisasikan.Berdasarkan hasil dilapangan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Paledang Bogor , Polres Bogor Kota dan Polres Cibinong yang memiliki tahanan dan wargabinaan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Perundang-Undangan. Tahanan dan wargabinaan pemasyarakatan salah diantaranya mendapatkan hak dan kewajiban melaksanakan kaidah sesuai agama yang dianutnya. Tahanan mendapat makanan yang layak, pelayanan kesehatan, keagamaan, olahraga, dan hal bermanfaat lainnya.

Article Details

How to Cite
Suhartini, E., Roestamy, M., Mulyadi, & Maryam, S. (2022). PEMBINAAN DAN EDUKASI TERHADAP HAK ASASI TAHANAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN. Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat, 8(2), 8–15. https://doi.org/10.30997/qh.v8i2.4958
Section
Articles

References

Bachr, P. (1997). Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia,. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Handayan, O. S. (n.d.). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Rangka Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lapas Kelas IIA Sragen, (Skripsi). . http://digilib.uin-suka.ac.id/15868/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. .

Rosdianti, Y. (2012). Perlindungan Hak Atas Kesehatan Melalui Kebijakan Pengendalian Tembakau. Jurnal HAM, 98.

Setiabudy, T. (2010). Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Alfabeta.