OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA DI WILAYAH KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Widda Yusman, Dadang Suprijatna, Danu Suryani

Abstract

Bantuan hukum merupakan komponen penting dalam suatu peradilan untuk memenuhi hak-hak dalam menghadapi perkara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Setiap orang tanpa kecuali berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan asas keadilan dan melakukan optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu bagi perwujudan asas keadilan belum terpenuhi hak-hak para pemberi bantuan hukum sesuai asas keadilan yang tercantum dalam Pancasila. Begitupun dalam pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata  tersebut yang belum sepenuhnya efektif, perlunya perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar diadakannya keselarasan mengenai bantuan hukum dalam perkara perdata baik ditingkat daerah maupun pusat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

Keywords

Bantuan Hukum, Keadilan, Perkara perdata

Full Text:

PDF

References

Buku

A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006

Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1981

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Ansori Sabuan, et All, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990

Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV, Mandar Maju, 1994

Buku Panduan Bantuan Hukum, Kementrian Hukum dan HAM, 2016

Dahlan Thalib, et All, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Febri Handayani, Bantuan Hukum Indonesia, Kalimedia, Yogyakarta, 2016

Franz Hendra Winata, Bantuan Hukum; Suatua Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedai, Jakatra, 2000

H.A. Mansyur Effendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, jakarta, 1994

I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

J. B Daliyo, Pengantar Hukum IndonesiaI, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006

John Rawls, A Theory Of Justice, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011

Majda El Mehtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubaha UUD 1945 Tahun 2002, Kencana, Jakarta, 2005

Martiman Prodjohamidjojo, Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Martin Roestamy et All, Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Bogor, 2014

Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1986

Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000

Moh. Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bogor, 2010

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1988

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

Rachmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Perundang-Undangan, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, 2013

Sudikmo Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2013

Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Jaminan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Theo Yusuf dan hermansyah, Akuntabilitas Mahkamah Agung, Rajawali Pers, Jakarta, 2016

Umar Sholehudin, Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum, setara Press, Malang, 2011

Yahya Ahmad Zein, Problematika Hak Asasi Manusia (HAM), Liberty, Yogyakarta, 2012

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;

Peraturan Permerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyalura Bantuan Hukum;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata);

Jurnal dan Makalah

Dadang Suprijatna, Bantuan Hukum yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Jurnal Living Law, Volume 10 No.1, Maret 2018

Dadang Suprijatna. dkk, Model Pelayanan Bantuan Hukum Dari Advokat Sebagai akses Keadilan Bagi Masyarakat tidak Mampu, Unida Press, Bogor, 2018

Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John rawls, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2, 2013

Khazanah, Theory Jeremy Bentham, PADJADJARAN Jurnal Hukum Vol. 2, 2015

Ricko Mamahit, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu, Lex Crime, Vol. II No.4, Agustus 2013

Refbacks

  • There are currently no refbacks.