OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA DI WILAYAH KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI

Main Article Content

Widda Yusman
Dadang Suprijatna
Danu Suryani

Abstract

Bantuan hukum merupakan komponen penting dalam suatu peradilan untuk memenuhi hak-hak dalam menghadapi perkara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Setiap orang tanpa kecuali berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perwujudan asas keadilan dan melakukan optimalisasi pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara perdata di wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi. Berdasarkan hasil penelitian pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sukabumi yaitu bagi perwujudan asas keadilan belum terpenuhi hak-hak para pemberi bantuan hukum sesuai asas keadilan yang tercantum dalam Pancasila. Begitupun dalam pelayanan bantuan hukum dalam perkara perdata  tersebut yang belum sepenuhnya efektif, perlunya perhatian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar diadakannya keselarasan mengenai bantuan hukum dalam perkara perdata baik ditingkat daerah maupun pusat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

Article Details

How to Cite
Yusman, W., Suprijatna, D., & Suryani, D. (2019). OPTIMALISASI PELAKSANAAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PERDATA DI WILAYAH KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SUKABUMI. JURNAL HUKUM DE RECHTSSTAAT, 5(2), 105–118. Retrieved from https://ojs.unida.ac.id/LAW/article/view/4-5-2-2019
Section
Articles

References

Buku
A Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2006
Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1981
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Ansori Sabuan, et All, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990
Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2011
Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, CV, Mandar Maju, 1994
Buku Panduan Bantuan Hukum, Kementrian Hukum dan HAM, 2016
Dahlan Thalib, et All, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
Febri Handayani, Bantuan Hukum Indonesia, Kalimedia, Yogyakarta, 2016
Franz Hendra Winata, Bantuan Hukum; Suatua Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedai, Jakatra, 2000
H.A. Mansyur Effendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, jakarta, 1994
I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
J. B Daliyo, Pengantar Hukum IndonesiaI, PT Prenhallindo, Jakarta, 2001
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
John Rawls, A Theory Of Justice, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
Majda El Mehtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubaha UUD 1945 Tahun 2002, Kencana, Jakarta, 2005
Martiman Prodjohamidjojo, Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
Martin Roestamy et All, Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum pada Fakultas Hukum, Bogor, 2014
Muhammad Yasin dan Herlambang Perdana, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2014
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1986
Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 2000
Moh. Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Bogor, 2010
Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, 1988
Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
Rachmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Perundang-Undangan, Papas Sinar Sinanti, Depok Timur, 2013
Sudikmo Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2013
Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Jaminan Sosio Yuridis, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
Theo Yusuf dan hermansyah, Akuntabilitas Mahkamah Agung, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
Umar Sholehudin, Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi Hukum, setara Press, Malang, 2011
Yahya Ahmad Zein, Problematika Hak Asasi Manusia (HAM), Liberty, Yogyakarta, 2012

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
Peraturan Permerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyalura Bantuan Hukum;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata);

Jurnal dan Makalah
Dadang Suprijatna, Bantuan Hukum yang Ideal Bagi Masyarakat Tidak Mampu, Jurnal Living Law, Volume 10 No.1, Maret 2018
Dadang Suprijatna. dkk, Model Pelayanan Bantuan Hukum Dari Advokat Sebagai akses Keadilan Bagi Masyarakat tidak Mampu, Unida Press, Bogor, 2018
Damanhuri Fattah, Teori Keadilan Menurut John rawls, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2, 2013
Khazanah, Theory Jeremy Bentham, PADJADJARAN Jurnal Hukum Vol. 2, 2015
Ricko Mamahit, Kedudukan dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu, Lex Crime, Vol. II No.4, Agustus 2013

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>