MANAJEMEN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.3150Keywords:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Legislasi, Manajemen Fungsi Legislasi.Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan penyelenggaraan manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019. Manajemen fungsi legislasi DPRD dipandang sebagai penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam fungsi legislasi DPRD. Fungsi legislasi DPRD dimaksud pada intinya berhubungan dengan pembuatan dan pembentukan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menentukan lima informan berdasarkan teknik snowball sampling. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penegasan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 dalam pembuatan dan pembentukan peraturan daerah sudah dilaksanakan dengan baik apabila dilihat dari dimensi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan; sementara dari dimensi pengawasan, pembuatan dan pembentukan peraturan daerah yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 belum dilaksanakan dengan optimal. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi periode 2014-2019 dapat dikatakan dilaksanakan dengan optimal tetapi belum seluruhnya.
References
Alamudi, Muhamad. (2016). Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Belum Efektif. Tesis. Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Universitas Terbuka.
Oyan, James. (2016). Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado. Skripsi. Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Sam Ratulangi.
Satori, Djam'an & Aan, K. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Seran, Gotfridus Goris. (2013). Kamus Pemilu Populer: Kosa Kata Umum, Pengalaman Indonesia dan Negara Lain. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Terry, George R. & Rue, Leslie W. (2019). Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Wasistiono, Sadu & Polyando, Petrus. (2017). Politik Desentralisasi di Indonesia. Edisi Revisi yang Diperluas. Sumedang: IPDN Press.
Wasistiono, S. & Wiyoso, Y. (2009). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilaan Rakyat Daerah (DPRD). Bandung: Fokus Media.
Jurnal
Arif, Zulkarnain. (2017). “Dasar-dasar Manajemen dan Teknologi Informasi”. Jurnal Publikasi Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Organisasi. Jurnal SAINTIKOM, 5(2): 1-12.
Asmawi. (2016). “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah”. Jurnal Publikasi, 2(1): 1-24.
Awaludin dan Hendra. (2019). “Fungsi Manajemen dalam pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala”. Jurnal Publikasi, 2(1): 1-12.
Loda, T.; Gosal, R. & Kairupan, J. (2019). “Kinerja DPRD dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat”. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3): 1-12.
Samson, M. S. Fikri. (2019). “Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif di Kota Tidore Kepulauan”. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 3(3): 1-12.
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with Jurnal Governansi agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in Jurnal Governansi.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in Jurnal Governansi.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.