PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR DIKAITKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
DOI:
https://doi.org/10.30997/jhd.v2i2.673Keywords:
Progressive Tax, Provincial Regulations Motor VehiclesAbstract
Bogor city as one of the growing city had a growth rate of motor vehicle very rapidly. For motorcycles only the level of development can reach 1000 units of motorcycles and 500 cars per week. The development of these vehicles certainly can be utilized by the Bogor city government to collect taxes to the owner and / or the ruler of the motor vehicle in order to increase sources of revenue (PAD) Bogor City. Progressive taxation of motor vehicles can also be used to inhibit the purchase of motor vehicles in the city of Bogor. Progressive taxation aims to reduce congestion caused by dense numbers of private motor vehicles. However, because many people do not fully understand the application of progressive tax, causing not a few problems occur when residents will pay motor vehicle tax they have to pay a nominal turns them more due to the number of vehicles registered in the name of the citizens despite the fact that such vehicles is no longer controlled. Identification of problems: 1) How does the implementation of a progressive tax on motor vehicle tax payers in Bogor? and How the impact on motor vehicle tax payer with the implementation of a progressive tax in Bogor? The objectives to be achieved in this thesis are: 1) To determine and analyze on the implementation of a progressive tax on taxpayers motor vehicles in the city of Bogor and 2) To determine and analyze the impact on the taxpayer of a motor vehicle with the application of progressive tax in the city of Bogor. This research was conducted using a normative juridical approach. This type of research is used in legal research is a descriptive study law. Descriptive research is research that is intended to provide data as accurately as possible about the people, the state or other symptoms. Results of the discussion that has been done, it can be concluded the application of progressive tax on taxpayers motor vehicles in the city of Bogor has an important role, in addition to functioning as a source of state revenue also has the function of distribution (equity) revenues. Impact on Taxpayers motor vehicle with the application of progressive tax in the city of Bogor impact of the application of progressive motor vehicle sales tax for automotive companies will hit the automotive sector, especially in terms of sales. As for the impact on society can be experienced personally is the saturation point when the purchasing power of the higher vehicle tax.References
Agus Sambodo, Pajak Dalam Entitas Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2014
Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis, Andi, Yogyakarta, 2011
Anwar Nasution, Ekonomi Internasional, Gramedia, Jakarta, 2004
BC. Smith, Desentralization The Territorial Dimension of The State George Allen & Unwin London, 1985
Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2011
Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2007
Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2002
Gunadi, Akuntansi Dan Pemeriksaan Pajak, Abdi Tandur, Jakarta, 2000
Hamzah, Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya, Pascarjana: UNHAS, 2008
Hartono Hadisoeprapto Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002
TN. Syamsah, Penerapan Good Governance dalam Bidang Perpajakan, Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Sektor Pajak, Unida Press, Bogor, 2009
Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
Imam Wahyutomo, Pajak, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004
Jimly Asshiddiqie, Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Pustaka, Jakarta, 2009
Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998
Liberti Pandiangan, Administrasi Perpajakan, Erlangga, Jakarta, 2014
Marcus Lukman, Teori Hukum & Konstitusi, FH-UBHARA Surabaya, 2011
Mardiasmo, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta, 2011
Martin Jumung, Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, Pustaka Nusantara: Jakarta, 2005
Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2008
Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003
P.J.A. Adriani, Pajak dan Pembangunan, BPFE UGM, Yogyakarta, 2002
, Pengantar Hukum Pajak, Gramedia, Jakarta, 2011
Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Refika Aditama, Bandung, 2010
, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944, Eresco, Bandung, 1979
, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, 1992
Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 1998
Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta, 2013
Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Kencana, Jakarta, 2008
Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni: Bandung, 1987
Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daeerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) Jakarta, 2010
Syofrin Syofyan & Ashar Hidayat, Hukum Pajak dan Permasalahannya, Refika Aditama, Bandung, 2004
Tim Fokus Media, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fokus Media, Jakarta, 2011
Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006
TMbooks, Perpajakan Esensi dan Aplikasi, Andi Publiser, Yogyakarta, 2014
Waluyo dan Wirawan B Ilyas, Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, 2010
, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2003
Waluyo, Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2014
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Indonesia
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kepmendagri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work
SURAT PERNYATAAN PEMINDAHAN HAK CIPTA[1]
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah penulis naskah yang berjudul:
......................................................................................... yang diajukan untuk dipublikasikan pada Jurnal DE’RECHTSSTAAT P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874 dengan ini menyatakan bahwa:
Kami bersedia memindahkan hak publikasi, distribusi, dan menjual naskah kami yang berjudul tersebut di atas sebagai bagian dari Jurnal DE’RECHTSSTAAT kepada Dewan Redaksi Jurnal DE’RECHTSSTAAT P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, penuh rasa tanggung jawab, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun!
No | Nama Penulis (lengkap dengan gelar akademik) | Nama dan Alamat Institusi, email | Tanda Tangan | Tanggal |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
[1] Dikirim ke Dewan Redaksi Jurnal DE’RECHTSSTAAT, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Gedung B Lantai I Jl Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720, Tlpn/Fax. 0251-8245107 jurnal.hukum@unida.ac.id