PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR DIKAITKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

Main Article Content

Arie Herdiyan
T.N. Syamsah
Mul yadi

Abstract

Bogor city as one of the growing city had a growth rate of motor vehicle very rapidly. For motorcycles only the level of development can reach 1000 units of motorcycles and 500 cars per week. The development of these vehicles certainly can be utilized by the Bogor city government to collect taxes to the owner and / or the ruler of the motor vehicle in order to increase sources of revenue (PAD) Bogor City. Progressive taxation of motor vehicles can also be used to inhibit the purchase of motor vehicles in the city of Bogor. Progressive taxation aims to reduce congestion caused by dense numbers of private motor vehicles. However, because many people do not fully understand the application of progressive tax, causing not a few problems occur when residents will pay motor vehicle tax they have to pay a nominal turns them more due to the number of vehicles registered in the name of the citizens despite the fact that such vehicles is no longer controlled. Identification of problems: 1) How does the implementation of a progressive tax on motor vehicle tax payers in Bogor? and How the impact on motor vehicle tax payer with the implementation of a progressive tax in Bogor? The objectives to be achieved in this thesis are: 1) To determine and analyze on the implementation of a progressive tax on taxpayers motor vehicles in the city of Bogor and 2) To determine and analyze the impact on the taxpayer of a motor vehicle with the application of progressive tax in the city of Bogor. This research was conducted using a normative juridical approach. This type of research is used in legal research is a descriptive study law. Descriptive research is research that is intended to provide data as accurately as possible about the people, the state or other symptoms. Results of the discussion that has been done, it can be concluded the application of progressive tax on taxpayers motor vehicles in the city of Bogor has an important role, in addition to functioning as a source of state revenue also has the function of distribution (equity) revenues. Impact on Taxpayers motor vehicle with the application of progressive tax in the city of Bogor impact of the application of progressive motor vehicle sales tax for automotive companies will hit the automotive sector, especially in terms of sales. As for the impact on society can be experienced personally is the saturation point when the purchasing power of the higher vehicle tax.

Article Details

How to Cite
Herdiyan, A., Syamsah, T., & yadi, M. (2016). PENERAPAN PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BOGOR DIKAITKAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB). JURNAL HUKUM DE RECHTSSTAAT, 2(2), 171–186. https://doi.org/10.30997/jhd.v2i2.673
Section
Articles

References

Abdul Halim, Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus, Salemba Empat, Jakarta, 2014

Agus Sambodo, Pajak Dalam Entitas Bisnis, Salemba Empat, Jakarta, 2014

Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, Perpajakan Indonesia: Konsep, Aplikasi dan Penuntun Praktis, Andi, Yogyakarta, 2011

Anwar Nasution, Ekonomi Internasional, Gramedia, Jakarta, 2004

BC. Smith, Desentralization The Territorial Dimension of The State George Allen & Unwin London, 1985

Dahlan Thaib, Teori dan Hukum Konstitusi, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2011

Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2007

Erly Suandy, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2002

Gunadi, Akuntansi Dan Pemeriksaan Pajak, Abdi Tandur, Jakarta, 2000

Hamzah, Hubungan Eksekutif Dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya, Pascarjana: UNHAS, 2008

Hartono Hadisoeprapto Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002

TN. Syamsah, Penerapan Good Governance dalam Bidang Perpajakan, Upaya Peningkatan Penerimaan Negara Melalui Sektor Pajak, Unida Press, Bogor, 2009

Ibnu Syamsi, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Imam Wahyutomo, Pajak, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004

Jimly Asshiddiqie, Prinsip-Prinsip Negara Hukum, Pustaka, Jakarta, 2009

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1998

Liberti Pandiangan, Administrasi Perpajakan, Erlangga, Jakarta, 2014

Marcus Lukman, Teori Hukum & Konstitusi, FH-UBHARA Surabaya, 2011

Mardiasmo, Perpajakan, Andi Offset, Yogyakarta, 2011

Martin Jumung, Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, Pustaka Nusantara: Jakarta, 2005

Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Aal Lukmanul Hakim, Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2008

Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2003

P.J.A. Adriani, Pajak dan Pembangunan, BPFE UGM, Yogyakarta, 2002

, Pengantar Hukum Pajak, Gramedia, Jakarta, 2011

Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Refika Aditama, Bandung, 2010

, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1944, Eresco, Bandung, 1979

, Pengantar Singkat Hukum Pajak, PT. Eresco, Bandung, 1992

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Refika Aditama, Bandung, 1998

Siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Jakarta, 2013

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Kencana, Jakarta, 2008

Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni: Bandung, 1987

Sugianto, Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daeerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah), PT. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) Jakarta, 2010

Syofrin Syofyan & Ashar Hidayat, Hukum Pajak dan Permasalahannya, Refika Aditama, Bandung, 2004

Tim Fokus Media, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Fokus Media, Jakarta, 2011

Titik Triwulan Tutik, Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2006

TMbooks, Perpajakan Esensi dan Aplikasi, Andi Publiser, Yogyakarta, 2014

Waluyo dan Wirawan B Ilyas, Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta, 2010

, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2003

Waluyo, Akuntansi Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Indonesia

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kepmendagri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)