IMPLEMENTASI HUKUM PERUMAHAN SEBAGAI USAHA PERCEPATAN PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH (MBR)

Main Article Content

Sudiman Sihotang

Abstract

 

In the preamble of the two basic considerations Act No. 1 of 2011 on  Housing  and  Region Settlements (Act PKP "That the state is  responsible for protecting  all Indonesian  citizens through the  implementation of housing and residential areas so  that people  can  live and  occupy decent housing and affordable in the housing healthy, safe, harmonious, and sustainable in all regions of Indonesia. "Although the regulations with regard to the procurement of low-income housing has  been  a lot made, but the fact still occur backlog (number gap between the need and availability of home) as contained in the  Strategic Plan of   the Ministry of  Public Works and public housing in 2015-2019 which states that until 2014, the remaining backlog of as many as 11.4 million homes. this reflects the need to optimize housing law to accelerate the supply of homes for low income people (MBR). by using the methodology and theories from the academic side, the present study was designed to find out why the housing law has  not  been effective in an effort to facilitate  access to home ownership for MBR and also to know how to optimize housing law to facilitate  access  to home ownership for MBR. Therefore the targeted outcomes of this study apart from a Dissertation (draft dissertation) approved supervisor, scientific publications in journals of international repute and enrichment of teaching materials on the subject property law in Indonesia that is taught at the Faculty of the University of Djuanda Bogor. This study also we target to become an academic paper for the improvement of relevant legislation Property in Indonesia

Article Details

How to Cite
Sihotang, S. (2016). IMPLEMENTASI HUKUM PERUMAHAN SEBAGAI USAHA PERCEPATAN PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG BERPENGHASILAN RENDAH (MBR). JURNAL HUKUM DE RECHTSSTAAT, 2(1), 81–102. https://doi.org/10.30997/jhd.v2i1.659
Section
Articles

References

Andi Hamzah, et all., Dasar-Dasar Hukum Perumahan, cetakan ke empat, PT. Rineka jakarta, 2006
Arie. S. Hutangalung, Condominium dan permasalahannya, Kampus UI Depok:: Badan Penerbit Fakultass Hukum Universitas Indonesia, 2003.
_______________, Condominium dan Permasalahannya, Badan Penerbit Fakultass Hukum Universitas Indonesia, Kampus UI Depok, 2003.
Avneet Kaur, Maslow’s Need Hierarchy Theory: Applications and Criticisms, 3.10 (2013), 1061–64 .
Bernhard Limbong, Politik Pertanahan, Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka, 2014.
_______________, Bank Tanah, Jakarta Selatan: Pustaka Margaretha, 2013.
_______________, Hukum Agrariaa Nasional, Jakarta Selatan: Margaretha Pustaka, 2012.
B. Arief Sidharta, Meuwissen Tentang Pengembanann Hukum, Ilmu Hukumm, Teori Hukum, dan Filsafatt Hukum, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
Bagir Manan, Politik Perundangn-undangan dalam rangka mengantisipasi Liberalisme Perekonomian
Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2005.
Darmawan Tribowo, Mimpi Negara-Negara Kesejahteraan LP3ES, Jakarta, 2006.
Djuhaendah Hasan, Lembagaa Jaminan Kebendaan Bagii Tanah Dalam Konsepsii Penerapan Asas Pemisahann Horizontal, Bandung: Citra Adityaa Bakti, 1996.
Djarot Widya Muliawan, Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal. Buku Litera, Yogyakarta, 2015.
Erwin Kalo, Panduan Hukum untuk Pemilik/Penghuni Rumah Susun (Kondominium, Apartemen dan Rusunami), Jakarta: Minerva Athena Pressindo, 2009.
Frans Wirjanto Jomo, Membangun Masyarakat, Bandung: PT. Alumni, 1986.
Geofree Panei, Land Tenure in Indonesia, 30 Agustus 2016
Harsanto Nursadi, Sistem Hukum Indonesia, Tangerang: Universitas Terbuka, 2015.
IDHAM, Konsolidasi Tanahh Perkotaan Dalam Perspektiff Otonomi Daerah, Bandung: P.T. Alumni, 2004.
Jeremy Bentham, ‘“ Happiness Is the Greatest Good ” by Jeremy Bentham’, Reading For Philosophycal Inquiry: A Brief Introduction to Philosophycal Thinking, 1907.
_______________, The Teory of Legislation (teori perundang-udangan: Prinsip-prinsip Legislasi. Hukum Perdata dan Hukum Pidana), diterjemahkan oleh Nuhadi, Bandung: Nusa Media & Nuansa, 2006.
Komarudin, Menelusuri Pembangunan Perumahann dan Permukiman, Yayasan REI-Raka-sindo, 1997
Martin Dixon, Modern Land Law, England: Antony Rowe Ltd, 2002.
Martin Roestamy dan Rita Rahmawati, Laporan Penelitian Stranas dengan topik: Model Pengembangan Sistem Hukum Perumahan bagii MBR yang layak secara Teknis, Ekonomi dan Sosial, UNIDA 2014
_______________, Laporan Kemajuan: Model Pengembangan Paradigma Masyarakat bagi Kepemilikan Rumah yang Terpisah dari Tanah untuk mempercepat Penyediaan Rumahh bagi MBR, 2016.
_______________, Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing, Bandung: PT. Alumni. Bab I tentang Kerangka Pemikiran dalam konsep hukum sebagai saranaa pembaharuan dan pembangunan yang digagas oleh Mochtar, 2011.
_______________, Model Pengembangan Sistem Hukumperumahan Bagi Masyarakatt Berpenghasilan Rendah, Bogor: UNIDA PRESS, 2015.
_______________, Land Issues on Housing Policy, paper pada International Focus Group Discussion, Universitas Djuanda, 30 Agustus 2016.
_______________, Bunga Rampai Pembebasan Tanah (Dalam Perspektif Sosiologi Hukum): Prosiding FGD The HUD institute dan PU-PERA di Hotel Ambhara.
_______________, Pembangunan Perumahan Dann Permukiman Indonesia Masa Lalu, Kini Dan Ke Depan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan, Makalah FGD. 31 Maret 2009 di Batam.
_______________, Providing House for the Low-Income People, Paper disampaikan pada Seminar Internasional di Osaka Jepang, 2015.
Markus Lukman, Eksistensii Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaann dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah
M. Rizal, Analisis Kepemilikan Hak Atass Tanah Satuan Rumahh Susun di Dalam Kerangka Hukum Benda, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2009.
Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Penerbit P.T Alumni, 2002.
Mohammed Ikhwan (FSPI/Petani Press), Ini Tanah Kami!, 2009.
Paul Spicker, The Welfare State: A General Theory, 2000, MM.
Saafroeding Bahar (ed), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI, 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1995
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 1991
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty Yogyakarta, 2005
Suherli Kusmana, Merancang Karya Tulis Ilmiah, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.
Sungkana, SH, LLM, Konsep Dasar Land Banking/Bank Tanah; Artikel pada DJKN
Suriansyah Murhaini, Hukum Rumah Susun Eksistensi, Karakteristik, dan Pengaturan Indonesia Timur, Jawa Timur: LaksBang Grafika, 2015.
Supraba Sekarwati, Gagasan mengenai Pembentukan Bank Tanah (Land Bank) dalam rangka pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di Indonesia, Disertasi UNPAD, 2003.
Yasin Dutton, Asal Mula Hukum Islam, Jogjakarta: Islamika, 2003.
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Media Group, 2014.
_______________, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
_______________, Hukum Perumahan, Jakarta: Kencana Prenamedia, 2014.
William H Williams and Henry R West (Book Editor), ‘Principle of Utility’, Nature, 1982.

Undang-undang:

Undang-Undang Tentang Rumah Susun No. 20 Tahun 2011
Undang-Undang Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2011

Website:
https://nauvallibrary.wordpress.com/2015/09/09/backlog-rumah-di-indonesia-tahun-2014/
http://www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2004/08/02/nrs,20040802-01, id.html.
https://nauvallibrary.wordpress.com/2015/09/09/backlog-rumah-di-indonesia-tahun-2014/ dan rencana strategis
https://kompas.com Djaja Roeslim, diakses Senin, 11/1/2016.
http://www/medha.lecture.ub.ac.id, Medha Baskara, diakses tanggal 27 Desember 2016