EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA ERA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG)

Penulis

  • Muchsinin Muchsinin Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

DOI:

https://doi.org/10.30997/jgs.v8i2.4732

Kata Kunci:

Kata kunci: Keterbukaan, Informasi, Publik.

Abstrak

The Central Statistics Agency (BPS) of Pandeglang Regency is a Public Agency, one of which plays a role in providing information as a form of fulfilling the rights of citizens. One form of public service, BPS Pandeglang Regency provides facilities through a website to make it easier for the public to access the data and information needed, without having to come directly to BPS Pandeglang Regency. The purpose of the study was to evaluate the disclosure of information on public services at BPS Pandeglang Regency. The research method used is interview techniques and literature study. The results of the study indicate that the disclosure of information through the website has not been implemented optimally, which can be seen from the data and information presented is not always updated due to limited human resources and the availability of secondary data that depends on other public agencies. The conclusion is that the disclosure of public information through the website at the BPS Pandeglang Regency has not been implemented optimally so the rights of citizens to obtain up-to-date information on the demands of the digital era have not been fulfilled.

Referensi

Jurnal :

Febriananingsih, Nunuk. (2012). “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik”. Jurnal Rechts Vinding, ISSN 2089-9009, Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN. 135-154.

Nupikso, Daru. (2017). “Kinerja Badan Publik Dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik. Vol. 21 No. 1, Juni 2017: 43-60. Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta. 43-60.

Indah, Tiara dan Puji Hariyanti. (2018). “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya”. Jurnal komunikasi. P-ISSN: 1907-898X, E-ISSN: 2548-7647 Volume 12, Nomor 2, April 2018. Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 127-138.

Buku :

Aprilia, T. dkk. (2014). Pembangunan Berbasis Masyarakat: Acuan bagi pratisi, akademis, dan pemerhati pengembangan masyarakat. Bandung: Alfabeta.

Mulyawan, Rahman. (2016). Birokrasi dan Pelayanan Publik. Cetakan I. Bandung: Unpad Press.

Sellang Kamaruddin, dkk. (2019). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya. Cetakan Pertama. Pasuruan: Qiara Media.

Hardiyansyah. (2018). Kualitas Pelayanan Publik. Cetakan I. Yogyakarta : Gava Media.

Moleong, Lexy J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayan Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik

Website :

Badan Pusat Statistik Kabupaten. Pandeglang. https://pandeglangkab.bps.go.id.

Diterbitkan

2022-10-01

Cara Mengutip

Muchsinin, M. (2022). EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA ERA DIGITAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PADA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG). Jurnal Governansi, 8(2), 99–108. https://doi.org/10.30997/jgs.v8i2.4732
Abstrak viewed = 23 times