ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN DELIBERATIF
DOI:
https://doi.org/10.30997/jgs.v6i2.2863Keywords:
Analisis Kebijakan, Kebijakan Deliberatif, Pedagang Kaki Lima, Sektor Informal.Abstract
Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan mengguna-kan sarana usaha bergerak dan tidak bergerak. Pedagang kaki lima biasanya menggunakan prasarana kota (trotoar), fasilitas sosial, fasilitas umum (taman), lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta, secara sementara ataupun tidak menetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Surabaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini berfokus pada penerapan isi dari Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003 dalam keterlibatan deliberatif masyarakat pedagang kaki lima. Dalam hal ini, kebijakan deliberatif diartikan sebagai kebijakan yang dirumuskan melalui proses pembahasan intensif antara pemerintah dan warga. Intinya, setiap rumusan kebijakan harus melibatkan seluruh unsur dan warga yang akan menanggung konsekuensi dari sebuah kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menginisiasi pembuatan peraturan kebijakan penataan PKL, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003. Dalam pembuatan peraturan daerah ini, Pemerintah Kota Surabaya mengikutsertakan masyarakat dengan mengundang perwakilan dari para PKL seperti ketua-ketua paguyuban PKL di tiap wilayah Surabaya. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembuatan kebijakan penataan PKL terkesan deliberatif, dapat menyatukan kepentingan-kepentingan bersama, dan dapat menyatukan langkah ke depan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama.
References
Carson, L., & Hartz-Karp, J. (2005). Adapting and Combining Deliberative Designs: Juries, Polls and Forums. U.S.A: Jossey-Bass.
Idrus, M. (2009). Metode Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (2nd ed.; H. Y. Sri, ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
Kartasasmita, G. (1997). Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Prakteknya di Indonesia). Jakarta: LP3ES.
Kuswana, D. (2011). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Pustaka Setia.
Suaib, M. R. (2016). Pengantar Kebijakan Publik dari Adminitrasi Negara, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan. Yogyakarta: CALPULIS.
Jurnal
Arief, I. S. (2014). “Implementasi Kebijakan Pemerintahan Daerah dalam Pelayanan Publik Dasar Bidang Sosial di Kota Makassar”. Administrasi Publik, 4(1): 3.
Fadil, F. (2013). “Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Kotabaru Tengah”. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, II(8): 287-294.
Fajrin, R. M., & Rahmawati, D. (2016). “Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) pada Koridor Jalan Pasar Besar Kota Malang”. Jurnal Teknik ITS, 5(1): 146.
Hasibuan, H., & Purba, S. (2016). “Implementasi Kebijakan Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala SMK Negeri di Kabupaten Aceh Selatan”. Jurnal Pendidikan dan Pengawasan, 3(2): 56-77.
Hidayat, M. (2017). “Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren”. Jurnal ASPIKOM, 2(6): 385. https://doi.org/ 10.24329/aspikom.v2i6.89.
Krisna, F. N. (2017). “Alternatif Kebijakan Permasalahan Ketidakmerataan Penyebaran Guru”. Jurnal Analis Kebijakan, 1(2): 3.
Mardiyanta, A. (2011). “Kebijkan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan Implementasinya”. Kebijakan Publik, 24(3): 261-271.
Mulyadi, M. (2013). “Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya”. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, 15(1): 128. https://doi.org/10.31445/jskm.2011.150106.
Nurhayati, I., & Indriana, Y. (2015). “Harga Diri dan Kecenderungan Post Power Syndrome pada Pensiunan Pegawai Negeri Spil Anggota PWRI Cabang Kota Cirebon”. Empati, 4(1): 94-99.
Ruhana, F., & Yuliana, Y. (2013). “Imple-mentasi Kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan”. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 10(2): 141-153.
Subekti, M., Muslih, F., & Rokhman, A. (2017). “Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi terhadap Efektifitas Imple-mentasi Program Bantuan Operasio-nal Sekolah pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak”. Journal of Public Adminis-tration, 3(2): 58-71.
Tualeka, B. A. (2013). “Memahami Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Surabaya”. Administrasi Publik, 11(1): 146-158.
Wijaksono, S. (2013). “Pengaruh Lama Tinggal terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman”. ComTech: Com-puter, Mathematics and Engineering Applications, 4(1): 24-32. https://doi. org/10.21512/comtech.v4i1.2679.
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Downloads
Additional Files
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Authors who publish with Jurnal Governansi agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in Jurnal Governansi.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in Jurnal Governansi.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
