SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Main Article Content

M. Khaerul
Amir Ilyas
Audyna Mayasari Muin

Abstract

In the proof system for falsifying documents in election crimes, of course, it requires a good process in terms of applying sanctions for violators if they are proven to have committed an election crime, seen from material and formal legal facts and supported by evidence submitted starting from the investigation process, investigation to the court so that the trial process can determine whether the defendant is guilty or not, based on the evidence presented. As well as the application of sanctions regulated in the law, both specifically and generally. The proof system for falsification of documents in election crimes in Indonesia refers to Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP), and is also based on evidence presented at trial. 2) The legal implications of the document falsification system in electoral crimes in Indonesia in terms of formal and material legal regulations in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and the administration of elections as well as law enforcement officers in election crimes

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
M. Khaerul, Amir Ilyas, & Audyna Mayasari Muin. (2022). SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA. JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 14(1), 59–74. https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5305
Section
Articles

References

-------------------, “Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu”, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm. 282.

Assiddiqie Jimly, Konstitusi dan Kosntitusionalisme, Konstitusi Press, Jakarta, 2005

Dahlan Sinaga, Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2018, hal. 75.

Dedi Mulyadi, Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif dalam perspektif hukum di Indonesia, (Cetakan Kesatu), PT Refika Aditama, Bandung, 2013.

Demokrasi Lokal “Evaluasi Pemilukada di Indonesia”, Konstitusi Press,Jakarta, 2012

Eko Adi Susanto, Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjadu Dari Pasal 263 ayat (2) KUHP, Jurnal Daulat Hukum, Volume 1 Nomor 1, 2018.

Eva Achjani Zulfa, “Menghancurkan Kepalsuan (Studi tentang Tindak Pidana Pemalsuan dan Problema Penerapan”, Jurnal Hukum dan Pembangunan,Volume 48 Nomor.2, April-Juni 2018.

Hendar Soetarna,Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana,Alumni Bandung 2011

Irwansyah, Peneltian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020),

Khairul Fahmi, Feri Amsari dan Busyra Azheri, “Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatra Barat”, Jurnal Konstitusi, Volume 17 Nomor 1, Maret 2020, hal 5

M. Yahya Harahap,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta , 2005.

Paramita Ersan dan Anna Erliyana, “Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)“, Pakuan Law Review, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm 13

Roni Sulistyanto Luhukay, Indenpendensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Berkeadilan, Jurnal Jurisprudentie UIN Alauddin Makassar, Volume 6 No 1 Juni 2019

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia), Setara Press, Malang, 2014

Tri Suhendra Arbani. "Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat Dalam Struktur Ketatanegaraan Di Indonesia." Wacana Hukum 24.1 (2019).

Source Internet:

https://www.researchgate.net/publication/331071787_PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA dalam Tindak Pidana Pemilu, Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia, Diakses pada Tanggal 19 Mei 2021, Pukul 10.30 Wita.

https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/HUKUM%20EBOOK.pdf di Akses pada Tanggal 26 Mei 2021, Pukul 11.01 Wita.

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.