PELAKSANAAN ASSESMEN TENTANG REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Main Article Content

Muslikan Muslikan
Muhammad Taufiq

Abstract

The purpose of this study are: 1) To find out and analyze the process of applying rehabilitation to victims of narcotics abuse, 2) To find out and analyze the implementation of assessments of rehabilitation of victims of narcotics abuse in terms of legislation. The research method used is normative juridical research that takes a qualitative approach. The results are: 1) The process of implementing rehabilitation for addicts and victims of narcotics abuse by the Bogor Regency Narcotics Rehabilitation Center is in accordance with the laws and regulations. However, it does not rule out the shortcomings that always exist in carrying out these rules, 2) The implementation of assessments of narcotics abuse victims in the Indonesian National Police is the same as those carried out by the National Narcotics Agency, namely if victims of narcotics report without arrest, the police will direct / recommend directly to the Obligatory Recipient Institution Report (IPWL) and if the victims of narcotics abusers are caught by the Police then the process, receipt of assessment requests from investigators in 24 (twenty-four) hours, and the integrated assessment team provides recommendations on the results of the period of assessment no later than 6 (six) days to the investigator to be reported in writing to the local district court.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Muslikan, M., & Taufiq, M. (2019). PELAKSANAAN ASSESMEN TENTANG REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. URNAL LMIAH IVING AW, 11(1), 61–80. https://doi.org/10.30997/jill.v11i1.1639
Section
Articles

References

Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Remaja, Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2011.

----------, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Assesmen Terpadu Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Poses Hukum, Jakarta: Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, 2015.

Dani Krinawati & Niken Subekti Budi Utami, Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014.

Edy Karsono, Mengenal Kecanduan Narkoba & Minuman Keras, Bandung: CV. Yrama Widya, 2004.

Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Saharudin Bangko, Tim Asesmen Terpadu, Makalah, Diselenggarakan Oleh Badan Nasional Narkotika Tanjung Balai, Tanjung Balai, 2015.

Salim, HS., Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Suteki, Masa Depan Hukum Progesif, Yogyakarta: Thafa Media, 2015
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial.
“Lakka Zombie dan Indonesia Darurat Narkoba”, https://news.detik.com/berita/d-3569388/flakka-zombie-dan-indonesia-darurat-narkoba, Diakses tanggal 30 Juni 2018.

“Sejarah Indonesia Singkat Penderitaan”, http://sejarahrakyat.blogspot.co.id/2015/09/-sejarah-indonesia-singkat-penderitaan.html, Diakses tanggal 5 Juni 2018.

Most read articles by the same author(s)