ASAS KEADILAN DALAM SUPLAI MAKAN TAHANAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009
Article Sidebar
Published:
Jan 31, 2020
Main Article Content
Abstract
This study aims to find out and analyze the mechanism of procurement of food supplies, and the achievement of justice for prisoners of the Police and Penitentiary. The research method used in this study is normative juridical research. The results of this study are: 1) The mechanism of procurement of prisoner food supplies Police and Penitentiary, has sought to fulfill the right of prisoners to food in accordance with applicable standards and also Minister of Law and Human Rights regulations Number M.HH-01.PK.07.02 of 2009. This can be seen from timely food supply and is served three times a day by the Police and Penitentiary even though the menu presented is less varied when viewed from nutritional adequacy figures due to budget constraints, 2) Procurement of goods and services in the field of eating food of police and Penitentiary detainees to achieve justice, the authority of the Budget User Authority (KPA) during the process of auctioning prisoner food ingredients. So based on its authority, KPA has used its authority during the process of auctioning prisoner food ingredients, the legal arrangements for delays in obtaining prisoner food suppliers in the following fiscal year have no clear legal instruments so KPA has taken its own initiative in procuring prisoner food ingredients.
Downloads
Download data is not yet available.
Article Details
How to Cite
wijayanto, danang, Roestamy, M., & Suhartini, endeh. (2020). ASAS KEADILAN DALAM SUPLAI MAKAN TAHANAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009. JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 12(1), 1–17. https://doi.org/10.30997/jill.v12i1.2526
Section
Articles
Authors who publish with Jurnal Ilmiah Living Law agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in Jurnal Ilmiah Living Law.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in Jurnal Ilmiah Living Law.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work
References
Adrian Sutedi, Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Anggun Malinda, Perempuan dalam Sisten Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban), Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
Endeh Suhartini dkk., Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Bianaan Pemasyarakatan di Indonesia, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
Jansen Selalahi, Makanan Fungsional, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
Martin Roestamy, dkk., Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2015.
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1980.
Muhammad Taufiq, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Tiurma PT Simanjuntak, Tiurma, Komponen Gizi dan Terapi Pangan Ala Papua, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo, 2008.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Jurnal Hukum
Endeh Suhartini, Model Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan di Wilayah Hukum Bogor dan Cianjur Dalam Pencegahan Perluasan dan Penyalahgunaan Narkoba, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Universitas Djuanda Bogor, 2017.
Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012.
Internet
“Biaya Makan Tahanan di KPK Paling Mahal”, https://m.tempo.co/read/news/2014/03/12/063561591/biaya-makan-tahanan-di-kpk-paling-mahal. Diakses pada tanggal 30 Desember 2018.
“Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor Bahas Perlindungan Kesehatan Bagi Tahanan Dalam Forum Group Discussion”, https://unida.ac.id/post/detail/fakultas-hukum-universitas-djuanda-bogor-bahas-perlindungan-kesehatan-bagi-tahanan-dalam-forum-group-discussion. Diakses tanggal 31 Juli 2019.
“Menkumham Resmikan 13 Lapas Baru”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553dc2454e2f9/menkumham-resmikan-13-lapas-baru. Diakses pada tanggal 30 Desember 2018.
“Napi Lapas Pondok Rajeg Kurus”, http://aceh.tribunnews.com/2013/02/14/napi-lapas-pondokrajeg-kurus. Diakses pada tanggal 30 Desember 2018.
“Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan”, http://adtyadjavanet.blogspot.com/2013/11/pelaksanaan-pelayanan-kesehatan.html., Diakses pada tanggal 30 Desember 2018.
Anggun Malinda, Perempuan dalam Sisten Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban), Yogyakarta: Garudhawaca, 2016.
Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
Endeh Suhartini dkk., Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga Bianaan Pemasyarakatan di Indonesia, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
Jansen Selalahi, Makanan Fungsional, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
Martin Roestamy, dkk., Metode, Penelitian, Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2015.
Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Penerbit PT Gramedia, 1980.
Muhammad Taufiq, Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Tiurma PT Simanjuntak, Tiurma, Komponen Gizi dan Terapi Pangan Ala Papua, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo, 2008.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.PK.07.02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Jurnal Hukum
Endeh Suhartini, Model Pelayanan Kesehatan Bagi Tahanan di Wilayah Hukum Bogor dan Cianjur Dalam Pencegahan Perluasan dan Penyalahgunaan Narkoba, Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Universitas Djuanda Bogor, 2017.
Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012.
Internet
“Biaya Makan Tahanan di KPK Paling Mahal”, https://m.tempo.co/read/news/2014/03/12/063561591/biaya-makan-tahanan-di-kpk-paling-mahal. Diakses pada tanggal 30 Desember 2018.
“Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor Bahas Perlindungan Kesehatan Bagi Tahanan Dalam Forum Group Discussion”, https://unida.ac.id/post/detail/fakultas-hukum-universitas-djuanda-bogor-bahas-perlindungan-kesehatan-bagi-tahanan-dalam-forum-group-discussion. Diakses tanggal 31 Juli 2019.
“Menkumham Resmikan 13 Lapas Baru”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553dc2454e2f9/menkumham-resmikan-13-lapas-baru. Diakses pada tanggal 30 Desember 2018.
“Napi Lapas Pondok Rajeg Kurus”, http://aceh.tribunnews.com/2013/02/14/napi-lapas-pondokrajeg-kurus. Diakses pada tanggal 30 Desember 2018.
“Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan”, http://adtyadjavanet.blogspot.com/2013/11/pelaksanaan-pelayanan-kesehatan.html., Diakses pada tanggal 30 Desember 2018.