Implementasi Reformasi Birokrasi Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Penelitian

Abstract

Perizinan di pemerintahan daerah sering menjadi hambatan dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, termasuk di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor. Proses perizinan seperti surat rekomendasi izin penelitian sebagai bentuk pelayanan publik administrasi memerlukan bolak-balik persetujuan dan waktu yang lama, mempengaruhi kemudahan akses bagi pemohon. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi reformasi birokrasi dalam pelayanan surat rekomendasi izin penelitian di Bakesbangpol Kabupaten Bogor. Fokus utamanya adalah untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam prosedur pelayanan publik setelah terjadinya perubahan struktur organisasi menjadi badan pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dianalisis menggunakan dimensi reformasi birokrasi: kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem/prosedur, untuk mengevaluasi implementasi reformasi dalam pelayanan surat rekomendasi izin penelitian. Implementasi reformasi birokrasi di Bakesbangpol Kabupaten Bogor terbukti menghasilkan perubahan signifikan, terutama dalam efektivitas struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemahaman SOP oleh masyarakat, yang diatasi dengan komunikasi langsung dan penggunaan teknologi seperti Tanda Tangan Elektronik untuk mempercepat proses perizinan. Reformasi birokrasi di Bakesbangpol Kabupaten Bogor telah memperbaiki efisiensi dan efektivitas pelayanan dengan mengoptimalkan struktur organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam memperjelas SOP dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur perizinan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan dengan lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.