TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENCIPTAKAN PEMILU YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

Jihan Anjania Aldi, Elma Putri Tanbun, Xavier Nugraha

Abstract

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu dari triumvirat penyelenggara pemilu di Indonesia. Politik hukum pemilu di Indonesia dalam status a quo memberikan kewenangan yang begitu koersif kepada DKPP terkait dengan penegakkan kode etik. Namun, begitu koersifnya kewenangan yang DKPP sejatinya menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu terkait dengan : 1.Bagaimana korelasi kode etik dengan penyelenggaraan Pemilu yang demokratis di Indonesia?2.Bagaimana korelasi kewenangan DKPP dengan terciptanya Pemilu yang demokratis?Penelitian ini merupakan penelitian yuridis yang menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan case approach untuk menjawab problematika tersebut. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa Kode Etik pemilu berkorelasi sebagai perwujudan aturan main yang dibentuk bersama agar terciptanya pemilu yang jujur dan adil agar terciptanya pemilu yang demokratis secara substansial, bukan hanya prosedural. Selain itu, ditemukan bahwa kewenangan DKPP yang koersif adalah untuk menjamin agar Penyelenggara Pemilu mentaati Kode Etik yang merupakan aturan main dalam penyelenggaraan Pemilu.  Ketika DKPP tidak memiliki wewenang yang koersif tersebut, akan membuat DKPP seolah menjadi harimau tanpa taring yang akan menyebabkan terjadinya pemilu yang tidak mencerminkan demokrasi yang substantif

Keywords

Demokrasi ,Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pemilu.

Full Text:

PDF

References

Buku

Biggs dan Blocher, The Cognitive Approach to Ethical Counseling, Albany: Suny, 1986.

Gaffar, Afan, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.

Ilmar, Aminuddin, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Kencana, 2016.

Nuh, Muhammad, Etika Profesi Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Syamsiyatun, Siti dan Nihayatul Wafiroh, Filsafat, Etika dan Kearifan Lokal, Geneva: Globethics, 2013.

Jurnal

Arie, Yovita Mangesti,” Konstruksi Kode Etik Profesi Dalam Bingkai Nilai Keindonesiaan”, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Dan Sekretari, Volume 1, Nomor 2,2014.

Asshidiqie, Jimly, “Dasar Konstitusional Peradilan Etik”, Jurnal Etika & Pemilu, Volume 1, Nomor 1, 2015.

Haryanti, Dewi, “Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Sutefnbau, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, Nomor 2, 2015.

Hidayat, Nur Sardini, “Studi Perbandingan Integritas Penyelenggra Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Maluku Tahun 2013”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, 2015.

Kusumaatmadja, Mochtar, “Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi”, Majalah Hukum dan Pegetahuan Masyarakat “Padjajaran”, Volume 5, Nomor 3-4, 1974.

Nugraha, Xavier dkk, “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan Mk No. 22/Puu-Xv/2017”’ , Lex Scientia, Volume 3, Nomor 3, 2019.

Puspitasari, Dyan, “Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menjaga Kemandirian dan Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia”, Jurnal Lentera Hukum, Volume 5, Nomor 3, 2018.

Rahmatunnisa, Mudiyati, “Mengapa Integritas Pemilu Penting?” , Jurnal Bawaslu, Volume 3, Nomor 1, 2017.

Sri, Nanang Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 2, Nomor 2, 2015.

Sukriono, Didik, “Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Volume 2, Nomor 1,2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-I/2003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.