PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM INDUSTRI PERUMAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Eka Supriatiningsih

Abstract

Housing is a basic human need. But for the majority of the Indonesian people, the word "home" became the term that is very expensive, but the house is a building basic, fundamental and also a prerequisite for everyone to survive and live and enjoy life dignified, peaceful, safe and comfortable. Many problems regarding housing draw made this issue to be studied. Identification of research problems are 1) How is the role and perspectives of Law No. 8, 1999 (BFL) for violation of consumer rights in the housing industry?; 2) The extent to which the responsibility of the developer or developer to default or negligence in carrying out obligations, and how the reality faced by consumers?; 3) what legal action can be taken if a dispute arises consumers with businesses?. This study is a descriptive analysis is intended to provide a detailed overview of the rights of consumers in the housing industry, to see the problems that exist in the present and perspective of research that its analysis leads to the future in order to find the right policy to consumer protection housing. From these results it can be concluded that: 1) the implementation of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL), especially regarding the implementation of consumer rights cannot be realized as a whole, particularly with regard to the behavior for the rights, such as rights advocacy, the right to obtain redress. 2) On the issue of consumer protection, based on the findings directly in the field indicates that Act No. 8, 1999 do not yet play as expected at the time of enactment. 3) Control the government to businesses in the housing industry or developers so far only limited to licensing only, while the interactions or direct relationship between developers and consumers, the government does not intervene. On the advice of the above conclusions are: 1) There needs to be a social movement about empowering consumers so considered important encouragement for socialization activities; 2) Establishment of an independent body specialized dispute resolution field of housing or property in Indonesia is quite urgent, given the weak position of the consumer; 3) For a more integrative and comprehensive reach the target of legal protection to consumers, Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection in the implementation must be accompanied by implementing regulations.

Keywords

Consumer Rights, Housing Industry

Full Text:

PDF

References

Buku-Buku

BPHN, Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen. Jakarta: Binacipta, 1986.

Budiharjo, Sejumlah Masalah Permukiman Kota, Bandung: Alumni 1992.

Echols, John. M. Dan Sadily, Hasan, Kamus Inggris, Jakarta: Gramedia, 1986.

Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia, 2008.

Lawrence M. Friedman, Law and Behavioral Sciences, Indiana Polis: The Bobs Meril, 1975.

Mariam D Badruzaman, Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku, Jakarta: Bina Cipta, 1980.

----------, Perjanjian Baku, Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: Bina Cipta, 1994.

Munir Fuadi, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Nasution AZ, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Jakarta: Daya Widya, 2000.

----------, Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Nining Muktamar, Berperkara Secara Mudah, Murah dan Cepat, Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen, Jakarta: Piramedia, 2005.

Nurmandjito, Kesiapan Perangkat Perundang-undangan Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Permadi. Pola Sikap Masyarakat terhadap Masalah Perlindungan Konsumen, Jakarta: Bina Cipta, 1986.

Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Bandung: Alumni, 1980.

Siahaan NHT, Perlindungan Konsumen & Tanggung Jawab Produk, Jakarta: Panta Rei, 2005.

Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2000.

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta, 1982.

Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1986.

Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Sulistyowati, Akses Kepada Perlindungan Konsumen Sebagai Salah Satu Aspek Kesejahteraan Sosial, Jakarta, Universitas Indonesia, 1992.

Swastha, Basu dan Hani Handoko, Manejemen Pemasaran; Analisa Perilaku Konsumen, Yogyakarta: Liberty, 1987.

Widijantoro, Dari Tradisi Hukum Caveat Emptor Menuju Product Liability Mengenai Hak dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha-UUPK, 1999.

Widjaja G dan Yani A, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Yusuf Shofie, Perlindugan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Makalah/Tulisan/Seminar

Ahkam Jayadi, Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Konsumen, 2002.

Farid Wajdi, Memahami Perjanjian baku, 2008.

Kantor Meneg Perumahan Rakyat, Desember 2009.

Lobby Luqman; “Aspek Hukum Pidana tentang Perlindungan Konsumen”. Seminar Kriminologi, Semarang: Fakultas Hukum, Undip, 1992.

Muliadi Nur, Azas Kebebasan Berkontrak Kaitannya Dengan Perjanjian Baku.

Nasution AZ, Perkembangan Hukum Perjanjian, Seminar Nasional Asosiasi Pengajar Hukum, 1990.

Patra M Zein; Hak Rakyat atas Perumahan, 2004.

Renie; Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Bisnis Perumahan di Kabupaten Sleman, UGM, 2003.

Sembiring A., Menyoal Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen, 2010.

----------, Sudah Saatnya Hak Konsumen Merupakan Hak Fundamental, 2010.

Subandi, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Domestik, 2009.

Supanto dan Prasetyo Purwandoko, Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Barang di Surakarta, Taqyuddin Kadir, Klausula Baku, 2006.

Wibowo Tunardy, Catatan Hukum Perlindungan Konsumen, 2010.

Yahya A. Zein, Kontrak Baku Developer, Implikasinya Kebebasan Berkontrak, 2008.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Peranan Organisasi Konsumen Sebagai Mediator Kepentingan Konsumen, Makalah, 1991.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

---------, Undang-Undang No. 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara tahun 1962 No. 40) menjadi Undang-Undang.

---------, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

---------, Undang-Undang No. 16 Tahun 1988 Tentang Rumah Susun.

---------, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---------, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---------, Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1963 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan.

----------, Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1993 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

----------, Kepmenpera No. 06/KPTS/1994 Tentang Pembangunan Perumahan Kelompok.

---------, Kepmenpera No. 09/KPTS/M/1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.