KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK DIATAS HAK PENGELOLAAN DIKOTA BATAM
DOI:
https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1729Keywords:
kepastian hukum, hak milik, hak pengelolaan, kota BatamAbstract
Hak Pengelolaan yang diberikan kepada BP Batam secara parsial diberikan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, namun prosesnya tetap melakukan pendaftaran tanah di kantor Badan Pertanahan Kota Batam. Dengan pengaturan tersebut terdapat perbedaan dalam prosedur kepengurusan status Hak atas Tanah di Kota Batam dengan kota lainnya. Jika di kota lain di Indonesia melalui alas hak adat proses untuk memperoleh sertifikat dapat dilakukan langsung ke Badan Pertanahan Nasional, tidak demikian dengan di Kota Batam, dimana proses pendaftaran tanah harus dilakukan terlebih dahulu dengan proses permohonan tanah, dikarenakan kekhususan Kota Batam yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tersebut yang menyatakan bahwa seluruh tanah yang berada di Kota Batam adalah berbentuk Hak Pengelolaan. Mengenai sertipikat Hak Milik di Kota Batam, apabila ditinjau dari peraturannya memang tidak ada Hak atas Tanah berupa Hak Milik diatas Hak Pengelolaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan bahwa di atas tanah Hak Pengelolaan dapat diberikan atau dibebankan dengan hak-hak atas tanah yaitu Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Status kepemilikan Hak Milik diatas Hak PengelolaanReferences
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
R. Atang Ranoemihardja, Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di Bidang Agraria di Indonesia, Bandung: Tarsito, 1982.
Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta: Kencana, 2013.
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”, Yogya: Citra Aditya Bakti. Pemerintah kota Batam, “Batam Dalam Angka 2014”, Batam: 2014.
Mega H. Andika, "Kajian Yuridis Uang Wajib Tahunan Otorita atas Pemberian Hak Milik diatas Hak Pengelolaan di Kota Batam," Premise Law Jornal - Jurnal Universitas Sumatera Utara,(Vol.14,2016).
B. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal.
C. Workshop dan seminar
A.Ptnh., MH., “Status Hak Milik diatas Hak pengelolaan Lahan di Kota Batam” Materi Kuliah Umum di Universitas Internasional Batam, 02 Juni 2017.
D. Website
http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/viewFile/16218/6919 diakses pada tanggal 06 Februari 2017
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Tugas dan Wewenang,"http://www.bpn.go.id/TENTANG-KAMI/Sekilas-ATR-BPN diakses pada tanggal 28 Juli 2017
A. Buku
R. Atang Ranoemihardja, Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek dalam Pelaksanaan UUPA dan Peraturan Perundangan Lainnya di Bidang Agraria di Indonesia, Bandung: Tarsito, 1982.
Supriadi, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, 2007,
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta: Kencana, 2013.
Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum”, Yogya: Citra Aditya Bakti. Pemerintah kota Batam, “Batam Dalam Angka 2014”, Batam: 2014.
Mega H. Andika, "Kajian Yuridis Uang Wajib Tahunan Otorita atas Pemberian Hak Milik diatas Hak Pengelolaan di Kota Batam," Premise Law Jornal - Jurnal Universitas Sumatera Utara,(Vol.14,2016).
B. Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997
Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah untuk Rumah Tinggal.
C. Workshop dan seminar
A.Ptnh., MH., “Status Hak Milik diatas Hak pengelolaan Lahan di Kota Batam” Materi Kuliah Umum di Universitas Internasional Batam, 02 Juni 2017.
D. Website
http://jurnal.usu.ac.id/index.php/premise/article/viewFile/16218/6919 diakses pada tanggal 06 Februari 2017
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Tugas dan Wewenang,"http://www.bpn.go.id/TENTANG-KAMI/Sekilas-ATR-BPN diakses pada tanggal 28 Juli 2017
Downloads
Published
2019-05-15
How to Cite
Maileni, D. A. (2019). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK DIATAS HAK PENGELOLAAN DIKOTA BATAM. Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT, 5(1), 33–41. https://doi.org/10.30997/jhd.v5i1.1729
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work
SURAT PERNYATAAN PEMINDAHAN HAK CIPTA[1]
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah penulis naskah yang berjudul:
......................................................................................... yang diajukan untuk dipublikasikan pada Jurnal DE’RECHTSSTAAT P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874 dengan ini menyatakan bahwa:
Kami bersedia memindahkan hak publikasi, distribusi, dan menjual naskah kami yang berjudul tersebut di atas sebagai bagian dari Jurnal DE’RECHTSSTAAT kepada Dewan Redaksi Jurnal DE’RECHTSSTAAT P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, penuh rasa tanggung jawab, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun!
No | Nama Penulis (lengkap dengan gelar akademik) | Nama dan Alamat Institusi, email | Tanda Tangan | Tanggal |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
[1] Dikirim ke Dewan Redaksi Jurnal DE’RECHTSSTAAT, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Gedung B Lantai I Jl Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720, Tlpn/Fax. 0251-8245107 jurnal.hukum@unida.ac.id
_(1)2.jpg)
