LEGAL ANALYSIS AGAINST SEX GRATIFICATION ON COURT DECISION NUMBER: 87 /PID.SUS /TPK /2013 / PN.BDG
DOI:
https://doi.org/10.30997/jhd.v4i2.1533Keywords:
Legal Analysis, Sex Gratification, Law EnforcementAbstract
Gratification in criminal law in Indonesia is a gift in the broad sense of discounts, commissions, interest-free loans, travel tickets, and other facilities as a mode to influence a policy that is contrary to its duties and obligations as a public servant or state administrator. Giving is no exception, including the provision of services in the form of sex. However, in Law Number 20 Year 2001 concerning the Eradication of Corruption, the enforcement of categorized gratification law on difficult law enforcement, as its proof is bound by laws and regulations concerning the law of evidence, therefore this type of corruption is not can use the conventional legal system. The alternative to overcome the limitations of Law Number 31 Year 1999 in conjunction with Law No. 20 of 200 on Corruption Eradication of Gratification of sex law is to fill the legal vacuum by using the authority of judges during the examination of cases in court. Court verdict Number: 87/ PID.SUS /TPK /2013 PN.BDG found the fact that one of the witnesses in the court provided information that the defendant requested sexual services every Thursday or Friday night, but in legal considerations the fact was not considered, it can be used as evidence against the defendant. The authors, judges in giving consideration of the decision need to elaborate, examine and examine more deeply the facts about the sex gratification associated with the explanation of Article 12 B paragraph 1. For the long term also need to absorb Islamic law as solving the problem of sexual gratification so that found the right solution in legal reform in IndonesiaReferences
Buku-buku
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 1996.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Anton M. Moeliono, et al, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
Fence M. Wantu, et al, Psikologi Anti Korupsi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
H.M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, 2014.
Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
Michel Foucault, Ingin Tahu Sejarah Seksualitas, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
Musdah Mulia, Mengupas Seksualitas, Opus Press, Jakarta, 2015.
Susan Rose-Ackerman, Korupsi dan Pemerintahan : Sebab, akibat dan Reformasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010.
Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010.
Widyo Pramono, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya : Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar, Kompas Media, Jakarta, 2017.
Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 47 Tahun 1992 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.
Jurnal dan Makalah
Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi
Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 2, April 2010.
Kade Richa Mulyawati, TESIS : Kebijakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Universitas Udayana, Denpasar, 2014.
Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, No.1, April 2017.
Internet
www.trasparency.org/cpi2017
www.kpk.go.id
http://www.tempo.co/read/news/2013
http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2013/02/gratifikasi-sex.pdf
http://www.referensimakalah.com/2012/11/definisi-seks-dan-seksualitas.html
Skripsi Jajat Hidayat F SH.http://repository.uinjkt.ac.id
Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 6, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 1996.
Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Anton M. Moeliono, et al, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
Fence M. Wantu, et al, Psikologi Anti Korupsi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
H.M. Nurul Irfan, Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam, Amzah, Jakarta, 2014.
Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.
Michel Foucault, Ingin Tahu Sejarah Seksualitas, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
Musdah Mulia, Mengupas Seksualitas, Opus Press, Jakarta, 2015.
Susan Rose-Ackerman, Korupsi dan Pemerintahan : Sebab, akibat dan Reformasi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010.
Tjandra Sridjaja Pradjonggo, Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010.
Widyo Pramono, Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya : Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar, Kompas Media, Jakarta, 2017.
Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 47 Tahun 1992 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup.
Jurnal dan Makalah
Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi
Henry Arianto, Hukum Responsif dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Lex Jurnalica Volume 7 Nomor 2, April 2010.
Kade Richa Mulyawati, TESIS : Kebijakan Hukum Terhadap Gratifikasi Seksual dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Universitas Udayana, Denpasar, 2014.
Nur Mauliddar, Mohd. Din, Yanis Rinaldi, Gratifikasi sebagai Tindak Pidana Korupsi terkait Adanya Laporan Penerima Gratifikasi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.19, No.1, April 2017.
Internet
www.trasparency.org/cpi2017
www.kpk.go.id
http://www.tempo.co/read/news/2013
http://jamalwiwoho.com/wp-content/uploads/2013/02/gratifikasi-sex.pdf
http://www.referensimakalah.com/2012/11/definisi-seks-dan-seksualitas.html
Skripsi Jajat Hidayat F SH.http://repository.uinjkt.ac.id
Downloads
Published
2019-01-10
How to Cite
Destyani, A., & Gilalo, J. (2019). LEGAL ANALYSIS AGAINST SEX GRATIFICATION ON COURT DECISION NUMBER: 87 /PID.SUS /TPK /2013 / PN.BDG. Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT, 4(2), 169–190. https://doi.org/10.30997/jhd.v4i2.1533
Issue
Section
Articles
License
Authors who publish with Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in Jurnal Hukum DE’RECHTSSTAAT.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work
SURAT PERNYATAAN PEMINDAHAN HAK CIPTA[1]
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah penulis naskah yang berjudul:
......................................................................................... yang diajukan untuk dipublikasikan pada Jurnal DE’RECHTSSTAAT P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874 dengan ini menyatakan bahwa:
Kami bersedia memindahkan hak publikasi, distribusi, dan menjual naskah kami yang berjudul tersebut di atas sebagai bagian dari Jurnal DE’RECHTSSTAAT kepada Dewan Redaksi Jurnal DE’RECHTSSTAAT P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, penuh rasa tanggung jawab, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun!
No | Nama Penulis (lengkap dengan gelar akademik) | Nama dan Alamat Institusi, email | Tanda Tangan | Tanggal |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
[1] Dikirim ke Dewan Redaksi Jurnal DE’RECHTSSTAAT, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, Gedung B Lantai I Jl Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720, Tlpn/Fax. 0251-8245107 jurnal.hukum@unida.ac.id
_(1)2.jpg)
