PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (STUDI KASUS PENUGASAN DAERAH PAPUA)

Main Article Content

Zulfikar
Muhamad Aminulloh
mulyadi

Abstract

: This article presents crimes committed by separatist groups which often result in human rights violations in the Papua region. This study illustrates how the case ultimately brought legal consequences for the separatist group. This resulted in the creation of the desires of the separatist groups, namely their own desire to disturb security, the desire to be independent apart from the unitary state of the Republic of Indonesia. The author realizes that the analysis of the data obtained is practice-oriented which allows understanding of how some of the group's criminalized acts were transformed into 'hate crimes'. In addition, several cases were conducted in court. The results of the study show that the handling of suspected separatist groups to implement human rights protection in accordance with the principles of justice in the mission of the Papua region through various government conflict resolution approaches has been widely applied in Papua.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Zulfikar, Aminulloh, M., & mulyadi. (2023). PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (STUDI KASUS PENUGASAN DAERAH PAPUA). JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 15(2), 166–177. https://doi.org/10.30997/jill.v15i02.9537
Section
Articles

References

A. Hamid S. Attamimi, Peraturan Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Isi, Kanisius, Yogyakarta, 2017.

Andi Hamzah, Edit, Antologi Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

Ani Yumarni dan Inayatullah Abd Hasym, Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Tolak Siswa Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Bogor Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P ISSN: 2442-5303. ISSN: 2549-9874. Volume 3 No. 2, September

Aris Soenarto, Misi Polri Sebagai Partisipasi Dalam Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Polri Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Polri, Semarang, Jurnal Srigunting, 2011.

Chris Verdiansyah dan Fandri Yuniarti, Ekspedisi Tanah Papua, Kompas, Jakarta, 2019.

Dadang Suprijatna, Konvensi Tata Negara dalam Praktek Ketatanegaraan di Indonesia, Unida, Bogor, 2018.

Eko Rudi Sudarto dan Chryshnanda Dwi Laksana, Noken de Binma: Konsep dan Implementasi Prof. Dari perspektif CDL, Pensil, Jakarta, 2022.

Eko Rudi Sudarto dan Sukarman Dj Sumarno, Pendekatan Humanis Memenangkan Hati Papua, Serat Alam Media, Jakarta, 2022. Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, Pt Haengnam Sejahtera Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan Indonesia dalam Tahap Mediasi Kantor Tenaga Bogor District Work, De'rechtsstaat Legal Journal. P-ISSN: 2442-5303. E-ISSN: 2549-9874. Teil 4 Nr. 1. Marto 2018.

Gesundheitsgesetz, Rajawali Pres, Depok, 2019. Hasil wawancara Briptu Andi pada April 2023 pukul 16.00 WIB.

Hasil Wawancara Ipda Febriyanto Danpos Brimob April 2023 Pukul 10.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ipda Mousa Kapolsek Sinak pada April 2023 pukul 14.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Ansub Bidang Sinak Iptu Aji Pamungka pada April 2023 pukul 13:22 WIB.

Kemenkopolhukam, H. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2021.

Organisasi Papua dan orang-orang yang melakukan kekerasan masif diklasifikasikan sebagai teroris. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. https://polkam.go.id/menko-polhukam-organization-people-papua-do-massive attack/.Alirita la 12-an de majo 2023 ĉe 7:30 malam. WIB.

Tindakan Polisi Koenarto untuk Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dibandingkan Perspektif dan Prospek, Cipta Manunggal, Ĝakarto, 2018.

HAM de Komna. 2019. Pelatihan dasar HAM untuk 150 anggota unit BRIMOB di Papua. https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/19/426/petangandasar-ham-bagi-150-member-satuanbrimob-papua.html Diakses tanggal 1 Mei 2023 pukul 13.20 WIB.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2017. LIPI menemukan 4 masalah mendasar di Papua. https://nasional.tempo.co/baca/1242284/peneliti-lipi-ntakyafour-aroot-perlem-di-Papua, diakses pada 10 Mei 2023 pukul 10.12 WIB.

Maria Farida Indrati, pengacara: Dasar dan Pelatihan, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016.

Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, Pedoman Skripsi Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.

Martin Roestamy, Paradigma hukum real estate pada lapisan hak milik atas tanah dengan hak guna usaha, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN: 2442-5303. ISSN: 2549-9874. Volume 2 No.1, Maret 2016.