SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL USAHA PNM MEKAAR

Main Article Content

Nadila Annisa
Adlin Budhiawan

Abstract

According to the study's findings, the debtor is also an individual guarantee under the shared responsibility system, and the Civil Code's articles 1278 and 1280 provide legal protection for creditors. This study aims to shed light on how to implement the millennial economic strategy in a way that benefits both transaction actors and those who carry out transactions. Normative juridical research examines the doctrines or principles of the Science of Law. The quantity of tests in this review were 6 individuals. The study's findings demonstrate that debtors are also individuals under the joint responsibility system. The group is obligated to pay the debtors for their services, but the large number of installments causes members to feel resentment. This is because group members are also expected to pay back their loans. The credit disbursement processing does not begin as a result of this default's occurrence, which has consequences for the group it belongs to. This indicates that it is extremely challenging for the concerned group as well as other groups.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Nadila Annisa, & Adlin Budhiawan. (2023). SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL USAHA PNM MEKAAR. JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 15(2), 108–118. https://doi.org/10.30997/jill.v15i2.8732
Section
Articles

References

Alam . 2007. Perekonomian Masyarakat . Yogyakarta: Ari Offise.

Arifin, Syaiful. 2008. “Dinamika Implementasi Konsep Sistem Tanggung Renteng Dan Kontribusinya Pada Tercapainya Zero Bad Debt” Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12, No.3, Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang.

Dewi, Riris Larasati dan Yudhananta Sambharakreshna. “Pengelolaan Dana Bergulir Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk Meminimalisir Kredit Macet pada PNPM Mandiri Pedesaan (Studi Kasus pada UPK Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar)”. Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi, Vol. 8, No. 1, Juni 2016.

Gegana, Giska Matahari. 2011. “Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi”. Skripsi FHUI. Depok.

Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, Seri Hukum Perikatan, perikatan yang lahir dari Undang-Undang, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1278 dan 1280.

Kasmir. 2004. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. (http://kbbi.web.id/), https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar

Mulyadi Jhonny, (1999) Sistem Perencanaan Dan Pengendalian Menejemen Sistem Pelipatgandaan Kinerja,Yogyakarta:Aditya Media

Pasal 1836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Purnomo, M, H. 2008. Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur ( Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)” Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen, Vol. 5, No. 1.

Supriyanto Gatot,( 2009) .Aplikasi Sistem Tangung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur, Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita.

Widowati, Cempaka. 2018. Efektivitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura Untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.