TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF ASAS PRESUMPTION OF INNONCENT DAN HAM

Main Article Content

I Ketut Astawa
Daud Munasto

Abstract

There have been a number of terrorist incidents in Indonesia that have led to extrajudicial killings in several cases by the police. Extrajudicial killing is an act that is carried out on the basis of the discretion of certain authorities to carry out acts of murder against perpetrators suspected of committing crimes of terrorism. Criminal acts of terrorism are regulated in Law Number 2 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism, the meaning of terrorism is a deliberate attack on public order so as to cause fear to the wider community. In criminal procedural law there is the principle of presumption of innocence, which means that a person is considered innocent before a judge's decision has permanent legal force. Because everyone also has human rights that must be protected by anyone, especially the police as law enforcers. This writing uses a normative juridical method, namely the study of legal principles, legal systematics, and legal comparisons. In addition, it discusses the doctrines in the science of law, and this writing has a descriptive-analytical philosophy that describes in detail, systematically, and thoroughly.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
I Ketut Astawa, & Daud Munasto. (2022). TINDAKAN EXTRAJUDICIAL KILLING TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF ASAS PRESUMPTION OF INNONCENT DAN HAM. JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 14(1), 1–10. https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.5302
Section
Articles

References

A.M Hendropriyono, Terorisme Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2009)

Fajar Purwawidada, Jaringan Baru Teroris Solo, (Jakarta: Gramedia, 2014)

H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia An English Indonesia Dictionary, (Jakarta: PT. Gramedia, 2002)

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)

Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana, (Jakarta: PT Grasindo. 2017)

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya, (Bogor: Politea, 2013)

Sarlito Wirawan Sarwono, Terorisme di Indonesia dalam Tinjauan Psikologi, (Jakarta: Pustaka Alfabet dan LaKIP, 2012)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994)

Tumbur Ompu Sunggu, Keberadaan Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, (Yogyakarta: Total Media, 2012)

Zakaria Bangun, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, (Bandung: Yrama Widya, 2020)

Artikel Jurnal:

Al-Waie, Refleksi 2014 (Politik, Ekonomi, Sosial, Pendidikan, dan Dunia Islam) No. 173 Tahun XV, 1-3 Januari 2015.

Tiya Erniyati, Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Praduga Tak Bersalah, Badami Law Journal, Vol. 3, Issues, Maret 2018

Yuriadi, Tembak di Tempat Oleh Anggota Densus 88 Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dikaitkan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku, Jom Fakultas Hukum Volume II No. 2 Oktober 2015

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman