PARADIGMA TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Main Article Content

Fenita Dhea Ningrumsari
Nur Azisa
Wiwie Heryani

Abstract

The research is aim to analyze the regulation of legal protection for women as victims of sexual violence through feminist legal theory viewpoint. This theory is reputed that law is made from male point of view, so that the existing rules are considered as a product of patriarchy. This research used normative legal research method, namely by library studies. The results show that the scope of preventive regulations of legal protection are still limited. Moreover, from feminist legal theory viewpoint, the existing legal protection regulations are gender-biased and not representing the voice of women as victims of sexual violence. Despite Indonesia already has laws and regulations to protect women from sexual violence, which is more victim perspective, yet is limited to only several applied.  A product of legal protection that accommodates the principles of feminist legal theory which are not limited to certain domestics is required.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Ningrumsari, F. D. ., Nur Azisa, & Wiwie Heryani. (2022). PARADIGMA TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA. JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 14(2), 103–116. https://doi.org/10.30997/jill.v14i2.4704
Section
Articles

References

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009).

Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

Aga Natalis, Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1. (2020).

Ann Scales, Towards a Feminist Jurisprudence, University of New Mexico School of Law, Indiana Law Journal, Volume 56, No. 3, (1980-1981).

Astuti Nurlaila Kilwouw, Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Kajian Filsafat Islam (Studi Pemikiran Feminis-Muslim), Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama, Volume 13 No. 1, (2019).

Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryani, Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pagaruyuang Law Journal, Volume 2, Nomor 1. (2018).

Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum, Jurnal Hukum Progresif, Volume XIV, Nomor 1. (2015).

Ica Wulansari, Dominasi Maskulin Versus Kesetaraan Gender, Jurnal Mozaik, Volume 13, Nomor 1. (2013).

Indar, dkk., Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Air Tamangapa, Jurnal MKMI, Volume 15, Nomor 2. (2019).

Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

Lidwina Nurtjahyo, “Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual” dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, (Eds.), Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020).

Niken Savitri, HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, (Bandung: PT Refika Aditama. 2008).

Martha Chamallas, Introduction to Feminist Legal Theory, (United State: Aspen Publisher. 2003).

Patricia A. Cain, Feminist Jurisprudence: Grounding The Theories, Berkeley Women’s Law Journal, Santa Clara University, (1988).

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987).

Rahmawati Baharuddin, Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum. Jurnal “El-Harakah”, Volume 5, Nomor 3. (2003).

Ratna Batara Munti, Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan, (Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA. 2008)

Robin West, Jurisprudence and Gender. Georgetown University Law Centre, The University of Chicago Law Review, Volume 55, No. 1. (1988).

R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Penerbit Politeia. 1996).

Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000).

Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012).

Sulistyowati Irianto, “Teori Hukum Feminis” dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, (Eds.), Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020).

Undang-Undang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Website

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan, diakses 8 April 2021, pukul 01.35 WITA.

Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, Diakses 16 Oktober 2021, pukul 23.46 WITA.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).