PARADIGMA TEORI HUKUM FEMINIS TERHADAP PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA
Main Article Content
Abstract
The research is aim to analyze the regulation of legal protection for women as victims of sexual violence through feminist legal theory viewpoint. This theory is reputed that law is made from male point of view, so that the existing rules are considered as a product of patriarchy. This research used normative legal research method, namely by library studies. The results show that the scope of preventive regulations of legal protection are still limited. Moreover, from feminist legal theory viewpoint, the existing legal protection regulations are gender-biased and not representing the voice of women as victims of sexual violence. Despite Indonesia already has laws and regulations to protect women from sexual violence, which is more victim perspective, yet is limited to only several applied. A product of legal protection that accommodates the principles of feminist legal theory which are not limited to certain domestics is required.
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Jurnal Ilmiah Living Law agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in Jurnal Ilmiah Living Law.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in Jurnal Ilmiah Living Law.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work
References
Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), (Jakarta: Penerbit Kencana, 2009).
Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).
Aga Natalis, Reformasi Hukum dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence, Jurnal Crepido, Volume 2, Nomor 1. (2020).
Ann Scales, Towards a Feminist Jurisprudence, University of New Mexico School of Law, Indiana Law Journal, Volume 56, No. 3, (1980-1981).
Astuti Nurlaila Kilwouw, Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Kajian Filsafat Islam (Studi Pemikiran Feminis-Muslim), Al Wardah: Jurnal Kajian Perempuan Gender dan Agama, Volume 13 No. 1, (2019).
Dhevid Setiawan, Muhadar, dan Wiwie Heryani, Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pagaruyuang Law Journal, Volume 2, Nomor 1. (2018).
Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawati, dan Zulham Adamy Siregar, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum, Jurnal Hukum Progresif, Volume XIV, Nomor 1. (2015).
Ica Wulansari, Dominasi Maskulin Versus Kesetaraan Gender, Jurnal Mozaik, Volume 13, Nomor 1. (2013).
Indar, dkk., Analisis Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Warga di Kawasan Pemukiman Tempat Pembuangan Air Tamangapa, Jurnal MKMI, Volume 15, Nomor 2. (2019).
Irwansyah, Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel), (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).
Lidwina Nurtjahyo, “Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual” dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, (Eds.), Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020).
Niken Savitri, HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP, (Bandung: PT Refika Aditama. 2008).
Martha Chamallas, Introduction to Feminist Legal Theory, (United State: Aspen Publisher. 2003).
Patricia A. Cain, Feminist Jurisprudence: Grounding The Theories, Berkeley Women’s Law Journal, Santa Clara University, (1988).
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1987).
Rahmawati Baharuddin, Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum. Jurnal “El-Harakah”, Volume 5, Nomor 3. (2003).
Ratna Batara Munti, Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan, (Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA. 2008)
Robin West, Jurisprudence and Gender. Georgetown University Law Centre, The University of Chicago Law Review, Volume 55, No. 1. (1988).
R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Penerbit Politeia. 1996).
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2000).
Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012).
Sulistyowati Irianto, “Teori Hukum Feminis” dalam Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo, (Eds.), Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2020).
Undang-Undang
Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Website
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan, https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan, diakses 8 April 2021, pukul 01.35 WITA.
Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, Diakses 16 Oktober 2021, pukul 23.46 WITA.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).