ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN WABAH COVID-19 SEBAGAI KEBIJAKAN DARURAT MENURUT HUKUM TATA NEGARA DARURAT

Main Article Content

Muhammad Mutawalli Awal
Tia Ludiana
Muhammad Nur Ichsan

Abstract

This study aims to find out how the government implements policies in dealing with the Covid-19 outbreak as an emergency which is reviewed from the point of view of emergency constitutional law. In the study of emergency constitutional law, all forms of implementation of policies by the government were considered reasonable considering that the Covid-19 outbreak involved a state of emergency regarding health emergencies. The forms of government policies are considered to still have leniency in the implementation of policies to handle the Covid-19 outbreak, which has resulted in a very high number of positive cases and deaths in Indonesia. This type of research is normative legal research using legal material collection techniques through library research methods which are analyzed descriptively qualitatively. The results of this study are that by implementing a periodic lockdown program in each provincial area which is delegated to the regional government, it is able to reduce the number of positive cases and death rates from the impact of the Covid-19 pandemic outbreak. In the review of emergency constitutional law, government policies in handling Covid-19 are considered mandatory and legally allowed to be implemented, even though these policies override the applicable laws and regulations.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Awal, M. M., Tia Ludiana, & Muhammad Nur Ichsan. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN WABAH COVID-19 SEBAGAI KEBIJAKAN DARURAT MENURUT HUKUM TATA NEGARA DARURAT. JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 14(2), 168–181. Retrieved from https://ojs.unida.ac.id/livinglaw/article/view/4674
Section
Articles

References

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Adelia Rachma Indriaswari, Susanto Antonius, Havik Indradi, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi COVID-19, Universitas Gajah Mada: 2020, demajusticia.org.

A.W. Bradley dan K.D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, 13th Edition, Longman, 2003.

Bambang Margono dkk, Pembaharuan Perlindungan Hukum, Jakarta: Inti Ilmu, Tahun 2003.

Calvin Epafroditus Jacob, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Keadaan Darurat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Lex Et Societas, Fakultas Hukum Unsrat, Vol. VII, Nomor 6 Juni 2019.

Christian Bjørnskov and Stefan Voigt, The Architecture of Emergency Constitutions, International Journal of Constitutional Law (2018).

Dito Aditia Darma Nasution, Erlina Erlina, and Iskandar Muda, ‘Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia’, Jurnal Benefita 5, no. 2 (2020).

Einstein, Tigor, Muhammad Ishar Helmi, dan Ahmad Ramzy. ‘Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor1 Tahun 2020 Perspektif Ilmu Perundang- Undangan’, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 7, no. 7 (2020): 610

Gerston, L,N, Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engagement (New York : M.E Sharp, inc, 1992.

Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat di Indonesia, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1996.

Janpatar Simamora, ‘Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan Yang Memaksa” Dalam Penerbitan Perppu’, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 22, no. 1 (2010).

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Lester, J.P and Stewart J, 2000, “Public Policy; An Evolutionery Approach”, Wadsworth, Second Edition, Australia.

Mahfud MD, 2012, Pengantar Buku, Pataniara Siahaan, Politik Hukum Pembentukan UU Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Konpress.

Mei Susanto and Teguh Tresna Puja Asmara, ‘Ekonomi versus Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan COVID-19: Dikotomi Atau Harmonisasi’, Jurnal HAM 11, no. 2 2020.

Nur Indah Fitriani, “Tinjauan Pustaka COVID- 19: Virologi, Patogenesis, dan Manifestasi Klinis”, Jurnal Medika Malahayati, Vol. 4, No. 3, Juli 2020.

Putra F, Partai Politik & Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar. Malang, 2003.

Rif’atul Hidayat, ‘Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal’, Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran 16, no. 2 2017.

Sholichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2008.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Pengertian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat, Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, CV Rajawali, Jakarta, 1982.

S. M. Rasjid, Di Sekitar PDRI Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Jakarta: Penerbit N. V. Bulan Bintang, 1982.

Valerine, J.L.K., Modul Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

Undang-Undang No.17 Tahun 2003

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU No. 6 Tahun 2018, LN No. 128 Tahun 2018, TLN No. 6236.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), LN No. 91 Tahun 2020, TLN No. 6489.

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Pesiden Nomor 54 Tahun 2020

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021