ANALISIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Main Article Content

Resta Safira
Margo Hadi Pura

Abstract

In Indonesia, it seems that not every legal protection policy for displaced children applied so far is based on a deep understanding of the problem. The policy of legal protection of displaced children applied so far tends to be patchy only, if not to be said contradictions. This is because the law that is supposed to protect the basic rights of displaced children is actually struggling with its own problems this social problem that plagues the city of Karawang is becoming a duty and responsibility to displaced children This research method is used normative juridical that focuses on the facts in a society and the main data obtained through observation and interview and by conducting a decscriptive approach of legal interpretation, namely the study of libraries or documents while in addition to juridical has been regulated in its implementation there are still obstacles or obstacles and some steps taken by the district government of Karawang, namely Din as Social is an important key to solving this problems.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Safira, R., & Hadi Pura, M. (2022). ANALISIS PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 14(1), 32–41. https://doi.org/10.30997/jill.v14i1.4564
Section
Articles

References

Admin, ‘Badan Pusat Satistik Kabupaten Karawang’, https://karawangkab.bps.go.id/statictable/2016/11/16/161/jumlah-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-jenisnya-di-kabupaten-karawang-2012-2015.html, Diakses Tanggal 19 Juni 2021

Darwan Prist, Hukum Anak Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003)

Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Telantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak”, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol.5 No.2, (2013)

Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, Mila Rahayu Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan”, Qawwam:Journal For Gender Mainstreaming, Vol.14, No.2, (2020)

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia, (Bandung : Refika Aditama, 2008

Muhamad Erwin. Pendidikan Kewargenegaraan Republik Indonesia, (Bandung : PT.Refika Aditama, 2010)

Pipin Armita, “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori Self Esteem”, Ejournal Kemensos, 2018.

Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta perubahan-perubahannya.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, beserta perubahan-perubahannya.

Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial