Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu

Abstract

Bawaslu telah menjalankan berbagai kebijakan dan strategi pengawasan untuk meminimalkan dan menindak pelanggaran pemilu. Kebijakan tersebut mencakup pemantauan langsung di lapangan, penggunaan teknologi informasi untuk pelaporan dan penanganan kasus, serta kerjasama dengan berbagai pihak terkait, termasuk partai politik, masyarakat sipil, dan media massa. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka dan Kuesioner di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab Bogor yang dijadikan sumber data. Hasil yang didapatkan adalah Peran Bawaslu sudah cukup efektif dalam menanganin pelanggaran pemilu, meskipun menghadapi beberapa tantangan dalam sumber daya. Tindakan pembinaan kepegawaian dan efisiensi dalam penanganan kasus-kasus pemilu merupakan langkah positif dalam menjaga integritas pemilu. Adanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran bawaslu dalam mengimplementasikan kebijakan terhadap pelanggaran berdasarkan George C Edwards III (dikutip Subarsono, 2005:90), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi atau Sikap-Sikap, san Struktur Birokrasi. Dapat disimpulkan Bawaslu sudah cukup baik dalam melaksanakan kebijakan terhadap adanya pelanggaran pemilu.