OPTIMALIZATION OF SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION (BPJS KETENAGAKERJAAN) TO ACCELARATE THE ACCESSABILITY OF HOUSING FACILITIES FOR LOW-INCOME PEOPLE ACCELERATING HOUSING FOR LOW INCOME PEOPLE (MBR)

Endang Kawidjaya

Abstract

Housing for low-income people has become a problem that until now cannot be solved completely. Various programs have been launched but the number of backlog of housing continues to grow. One of the parties who take in-charge in this problem settlement is the BPJS Ketenagakerjaan program that launches additional programs related to the housing. The results of this study show the role of BPJS Ketenagakerjaan in Accelerating the Accessibility of Housing Facilities for Low-Income People with several programs such as down-payment facilities (PUMP), home renovation loans (PRP) and real estate construction loans. These programs will assist the government to settle this housing deficit although there has not been any prevailing rule and regulation which also has not reached entire nation of Indonesia due to it is limited to the members of BPJS Ketenagakerjaan. Therefore it is required to optimize the role of BPJS Ketenagakaerjaan to settle such housing deficit by understanding the prevailing rules and regulation and some related facilities including the application of leasing. The obstacle  which inhibited by the BI Checking that can be solved by set up the new scheme to the potential debtors that  so that they can as soon as possible live in their dream houses though still own difficulties in credit rate/BI-Checking. Then, as they change their credit rate they may purchase the house in the form of mortgage based on their capacity of income. To execute this, strong rules and regulation from the government as basis of the role of BPJS Ketenagakerjaan or “other LKNB”can also be active in this housing deficit problem with leasing scheme.

Keywords

BPJS Ketenagakerjaan, Housing Provision for MBR, Lease-Buy

References

A. BUKU

Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta : Citra Aditya Bakti 2003

Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia. 2010

J. Satrio. Hukum Perjanjian. Bandung : Alumni. 1992.

Kansil C.S.T. dan Cristine S.T. dalam Syamsah, Kedudukan Pengadilan Pajak Dihubungkan dengan Sistem Peradilan Di Indonesia, Cet. Pertama, Unida Press, Bogor 2010

Lawrence M. Friedman dalam Esmi Warasih, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005

Manulang, Sendjun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta, 1990

Maria Farida Indriati S, “Ilmu Perundang-undangan (1) – Jenis, Fungsi dan Materi Muatan”, Penerbit Kanisius, Jakarta,2007

Mariam Darus Badrulzaman. KUH Perdata buku III tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung; Alumni. 1983

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,Sendi-SendiIlmu Hukum dan Tata Hukum, Bandung: Alumni,1982

Romli Attasasmita, “Teori Hukum Integratif – Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif”, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, IlmuHukum, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1982

Slamet Santoso, Teori-Teori Psikologi Sosial, Bandung: Refika Aditama, 2010

Utrech, E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. Ke-4 FPHM Universitas Negeri Padjadjaran, Bandung, 1960

Wiwiho Soedjono, 2000, Hukum Perjanjian Kerja, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 41

Yusuf Subkhi, Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Udang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dan Hukum Islam, Malang: UIN Maliki Malang, 2012

Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Rajawali Pers, Mataram. 2007

Zainal Asikin et.al, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,

UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right).

UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permenpera No 5/Permen/M/2007 diterbitkan untuk menggantikan Permenpera No. 5/Permen/M/2005 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Faslilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubdisi, dan Permenpera No. 5/Permen/M/2006 tentang Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan;

Permenpera No. 5/Permen/M/2007 tentang Tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman Dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi

Permenpera No. 4 Tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-62/PB/2011 tentang Tata Cara Pencairan Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Sewa Beli, Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa, Pasal 1 Huruf a.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012

Putusan Perkara No. 14/PUU-XII/2012 tentang Uji Materil Pasal 22 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

C. DOKUMEN DAN JURNAL

Badan Pusat Statistik, ”Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi”, Edisi 20, Januari 2012

Harian Kompas, berjudul “Target Rumah Rakyat Direvisi Lagi”, 6 Agustus 2012, sebagaimana dikutip dari http://bola.kompas.com/read/2012/08/06/02565916/Target.Rumah.Rakyat.Direvisi.Lagi;

Jimly Ashidiqie, Hak konstitusional perempuan dan penegakannya, makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jurnal Hugmagz “Menjamin Hak Bermukim bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah” dalam http://www.tataruangpertanahan.com/pdf/pustaka/artikel/20.pdf

Ketentuan Pedoman Teknis Rumah Sederhana Sehat (Rs. Sehat) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002. Kebutuhan luas lantai minimum bangunan untuk rumah sederhana sehat (Rs. Sehat) adalah (1) untuk 3 (tiga) jiwa, maka unit rumah minimal luas lantai 21,6 meter persegi dan luas lahan minimal 60 meter persegi. (2) Untuk 4 (empat) jiwa, maka unit rumah minimal luas lantai 28,8 dan luas lahan minimal 60 meter persegi.

Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019

Rumah Murah untuk Rakyat, http://www.investor.co.id/home/rumah-murah-untuk-rakyat/29691 [9 Juli 2013].

Siti Nuraisah Dewi, Kemenpera Kaji Batasan Rumah Tipe 36, http://en.bisnis.com/articles/kemenpera-kaji-batasan-rumah-tipe-36, [9 Juli 2013]

World Bank 2017. Paparan “Integration and Optimization of Housing Assistance Programs; Juni 2017

Intenet/Situs Oxford Advanced Learner’s Dictionary , Encyclopedia Edition, 1992.

Badan Litbang Kesehatan 2001.

http://mc.tanahbumbukab.go.id/rumah-sehat-layak-huni-disosialisasikan/

http://harianbhirawa.com/2017/03/banyak-warga-tak-paham-rumah-sehat-layak-huni

http://www.twicaksono.wordpress.com

http://bisnis.liputan6.com/read/2938413/pemerintah-bakal-ubah-kriteria-masyarakat-berpenghasilan-rendah

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

http://www.dpr.go.id/doksileg/proses1/RJ1-20161118-034932-7123.pdf

http://www.bankmandiri.co.id/indonesia/eriview-pdf/PLPR45324724.pdf

http://www.bankmandiri.co.id/indonesia/eriview-pdf/PLPR45324724.pdf Industry | Update, Volume 2, January 2017

https://finance.detik.com/properti/3491084/bpjs-ketenagakerjaan-gandeng-rei-percepat-pembangunan-rumah-pekerja

http://ekonomi.kompas.com/read/2017/02/27/090000726/ini.syarat.ajukan

Refbacks

  • There are currently no refbacks.