ANALISIS PERMASALAHAN PENILAIAN DUPAK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DITJEN KSDAE MELALUI PENDEKATAN TEORI SISTEM

Authors

  • Yayat Supriatna Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • Agus Suarman Sudarsa Universitas Djuanda
  • Imam Edy Mulyono Universitas Djuanda

Keywords:

Penilaian DUPAK, Jabatan Fungsional, PEH, Polisi Kehutanan, Peyuluh Kehutanan

Abstract

Jabatan fungsional Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan Penyuluh Kehutanan merupakan jabatan fungsional tertentu yang kedudukannya berada dibawah pembinaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kewajiban setiap pejabat fungsional adalah melaksanakan butir-butir kegiatan fungsional dan menyusunnya dalam bentuk DUPAK sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. DUPAK yang telah disusun kemudian diajukan kepada tim penilai untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi, namun persoalan muncul ketika adanya pemahaman yang berbeda antar tim penilai terhadap butir-butir kegiatan fungsional, hal ini terjadi karena tidak adanya pedoman yang dapat dijadikan rujukan oleh tim penilai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pendekatan secara sistemik dapat dianggap sebagai salah satu langkah solutif dalam menyelesaikan masalah, pendekatan tersebut berupa koordinasi kerja, baik antar tim penilai maupun tim penilai dengan direktorat teknis atau pihak terkait yang dinilai memliki kompetensi dibidangnya, sehingga tercipta hubungan saling pengertian antara tim penilai pusat dengan tim penilai UPT dalam rangka mewujudkan hubungan kerjasama yang harmonis dan sinergis dalam penilaian angka kredit. Penyelesaian secara sistemik juga memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab demi terwujudnya suatu koordinasi dan sinkronisasi atas kesepahaman dalam menafsirkan butir-butir kegiatan dalam Dupak.

References

Birokrasi, D. A. N. R. (2011). No Title. 1999, 1–45.

Cahyaningsih, E., & Anggraeni, F. R. (2022). Analisis Penerapan Pengembangan Karier Pegawai Pada Pusat Pelatihan Dan Pengembangan Dan Kajian Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, 16(1), 32-47.

Chusminah, C., & Haryati, R. A. (2019). Analisis Penilaian Kinerja Pegawai Pada Bagian Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan. Widya Cipta-J. Sekr. dan Manaj, 3(1), 61-70.

Mutiah, M., & Jannah, L. M. (2022). Challenges In Career Development Of The Functional Position Of Supervisory Of Regional Government Affairs (Ppupd) In The Inspectorate Of The Province Of The Special Capital Of Jakarta. DIA: Jurnal Administrasi Publik, 20(02), 16-26.

Nikou, T. (2014). Systems Thinking in Sustainable Engineering. Systems Thinking in Sustainable Engineering. Retrieved from http://lcs.syr.edu/centers/SustainableEngineering/modules/10-18_Nikou.pdf.

Prawitasari, N., & Sartika, D. (2020). Penilaian kebutuhan peningkatan kompetensi bagi pemangku jabatan fungsional tertentu. Jurnal Kebijakan Pembangunan, 15(2), 163-176.

Reformasi, D. A. N., & Republik, B. (2012). No Title. Peraturan Menteri PANRB No 50, 1999.

Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. (63).

Saprudin, S. (2022). Implementasi Pengembangan Mutu Organisasi (Suatu Pendekatan Kajian Total Quality Manajemen Dan Pendekatan ISO 9002.

Schurter, G. J., Supriatna, Y., Nuraeni, A., Supriyono, Regone, C. J., & Kabir, N. (2009). A 3D finite-difference modeling study of seismic imaging challenges in Bintuni Bay, Irian Jaya Barat. The Leading Edge, 28(9). https://doi.org/10.1190/1.3236369

Simatupang, T. H. (2019). Studi Pendahuluan Pembentukan Jabatan Fungsionalis Analis Hukum Di Kementerian Hukum Dan HAM RI. Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum, 13, 1-14.

Downloads

Published

2023-04-01

How to Cite

Supriatna, Y., Suarman Sudarsa, A., & Mulyono, I. E. (2023). ANALISIS PERMASALAHAN PENILAIAN DUPAK JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DITJEN KSDAE MELALUI PENDEKATAN TEORI SISTEM. ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 17–28. Retrieved from https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/2535

Issue

Vol. 6 No. 1 (2023): Administratie: Jurnal Administrasi Publik

Section

Articles

License

Copyright (c) 2023 Administratie: Jurnal Administrasi Publik

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Authors who publish with Jurnal Governansi agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in ADMINISTRTAIE.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in ADMINISTRTIE. 
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
Abstract viewed = 0 times