KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK

Authors

  • Kemal Idris Universitas Djuanda

Abstract

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasi kecenderungan inkonsistensi antara perencanaan dengan penganggaran pada Pemerintah Kota Depok tahun 2017 serta mengetahui faktor-faktor penyebabnya.  Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kuantitatif dan kualitatif melalui pengumpulan data dan informasi.  Penilaian konsistensi dilakukan terhadap dokumen RPJMD dengan RKPD; RKPD dengan KUA, RKPD dengan PPAS, RKPD dengan APBD dan PPAS dengan APBD.  Hasilnya dilakukan analisis menggunakan Matrik Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) dan penyebab ketidak konsistenan dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara mendalam. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Depok Tahun anggaran 2017 menunjukan nilai konsistensi masih rendah dan  perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik  yaitu konsistensi program/kegiatan, pagu program/kegiatan, target kinerja program/kegiatan.  Namun demikian dari sisi kebijakan memiliki tingkat konsistensi yang sangat baik, artinya penyusunan perencanaan dan penganggaran selalu mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan dapat diketahui bahwa konsistensi pada tahapan penyusunan APBD lebih baik dari tahapan penyusunan PPAS.

References

Arikunto, Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi Jakarta, PT. Rineka Cipta
Berry, L.M., Houston, J.P. (1993). Psychology at Work. An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. New York : McGraw-Hill International.
Cahya, Harry F.X. 2008. Quantum Asset: Mengembangkan Trilogi Asset Mencapai Hidup yang Berkualitas. Kanisius, Jakarta
Dimock, M.E. 1960. Public Administration, New York: Kunig, L.W. Rinehart & Co.
English Oxford Living Dictionaries. https://en.oxforddictionaries.com/definition/ consistent. diakses tanggal 21 Februari 2018.
Garrison, Noreen, and Brewer, 2007. Managerial Accounting, Akuntansi Manajerial, edisi 11, diterjemahankan oleh Nuri Hinduan dan Edwart tanujaya,penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
Guspika dkk. 2015. Police Paper: Sinergi Perencanaan dan Penganggaran. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.
Hadari, Nawawi. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif. Yogyakarta. Gadjah Mada University Pres.
Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Pusat bahasa Edisi keempat. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Mardiasmo, (2002), Otonomi dan Manajemen Keungan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Munandar, M. 2001. Budgeting, Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja. Edisi 1. Cetakan 14. BPFE: Yogyakarta.
Mufiz, Ali, 2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Universitas Terbuka, Jakarta.
Rivai, Vethzal & Basri. 2005. Peformance Appraisal: Sistem yang tepat untuk Menilai Kinerja.
Osborne, David. and Gaebler, Ted, 1992. Reinventing Government-How The Enterpreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector, Terjemahan, Rosyid, Abdul (2014), Jakarta, PPM Manajemen dan PT Pustaka Binaman Presindo.
Rustiadi,E., Saefulhakim,S., Panuju, 2006. Diktat Perencanaan Pengembangan Wilayah. Edisi Januari 2006. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
Siagian, Sondang Paian, 2008. Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Siagian, Sondang Paian, 2014. Fisafat Administrasi, Edisi revisi cetakan ketujuh, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
Sjafrizal, 2009. Teknik Praktis Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Cetakan Pertama, Baduose Media, Padang.
Syafii, Inu Kencana. 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Bandung: PT Bumi Aksara.
Sugiyono, 2003, Statistika untuk Penelitian, CV. Alfabeta. Bandung
Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Prawirosentoso. Suyadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
Parura, Sesilia Nova, 2014. Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Studi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, 2014. Tesis: Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2007.
Sutopo, H.B, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian Surakarta: Universitas Sebelas Maret
Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2000, Pengukuran Kinerja Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Edisi 1. Jakarta : BPKP.
Tasmara, Toto, K.H. 2006. Spritual Cetered Leadership: Kepemimpinan Berbasis Spritual. Gema Insani Press, Jakarta
Wibowo. 2012. Manajemen Kinerja, Edisi Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.
Wikipedia Ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Konsistensi (diakses 13 Pebruari 2018).
Wikipedia Ensiklopedia bebas . https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian (diakses 21 Ferbuari 2018)
Yadiati, Winwin, Dr. 2007. Teori Akuntansi: Suatu Pengantar. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
Zenju, Nandang Saefudin, 2017. Manajemen Pelayanan Publik dalam Perspektif Pendekatan Sektor Publik. Unida Press. Bogor.
Zenju, Nandang Saefudin, 2016. Teori Administrasi Negara. Unida Press. Bogor.
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21).
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara.
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Depok dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 050/64/NK/DPPKA/Huk/2016 dan Nomor 172/400-DPRD Tahun 2016 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017.
14. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Depok dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 050/65/NK/DPPKA/Huk/2016 dan Nomor 172/401-DPRD Tahun 2016 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2017.
Peraturan Walikota Depok Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2017

Downloads

Published

2019-08-08

How to Cite

Idris, K. (2019). KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK. ADMINISTRATIE Jurnal Administrasi Publik, 1(2). Retrieved from https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/1908
Abstract viewed = 773 times